BINTUHAN, bengkuluekspress.com - Alokasi anggaran Dana Desa (DD) tahun 2021 untuk 192 desa di Kabupaten Kaur jumlahnya mencapai Rp 147,2 miliar lebih. Dimana dari jumlah dana tersebut Desa Ulak Lebar Kecamatan Muara Sahung mendapatkan DD terbesar dibanding 191 desa yang ada di 15 Kecamatan Kabupaten Kaur. Sedangkan terkecil Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap.
“Untuk Perbup DD sedang dievaluasi pihak provinsi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ditandatangani bapak bupati. Dari 192 desa yang menerima kucuran DD ini, Desa Ulak Lebar mendapat DD terbesar dan paling rendah itu desa Pagar Dewa,” kata Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) H. Asmawi SAg MH melalui Kabid Pemberdayaan Desa, Doni Rasfino ST, Rabu (13/1).
Dikatakan Doni, dimana untuk Desa Ulak Lebar mendapatkan anggaran DD paling besar yakni Rp 1,3 miliar lebih, sedangkan terkecil yang mendapat DD yakni desa Pagar Dewa yang hanya mendapat jatah Rp 614,8 juta lebih.
Sedangkan desa-desa yang lain hanya menerima sekitar Rp 700 juta hingga Rp 800 juta. Dimana pembagian DD ini disesuaikan dengan kategori yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Dengan rumus khusus, didapatlah persentase pembagian per desa. Diantara yang faktor yang diperhatikan, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis (IKG).
“Alokasi anggaran yang diterima setiap desa tidak sama karena berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah serta. Nah kalau desa Lebar ini karena wilayahnya luas dan juga penduduknya masih banyak miskin,” terangnya.
Ditambahkannya, penggunaan dana desa sudah diatur dalam Permendes. Sehingga tak ada alasan dana salah peruntukkan atau tidak tepat sasaran, meskipun demikian tujuan diberikannya dana ini untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana DD tahun ini masih akan tetap fokus untuk menangani Covid-19. Termasuk juga untuk bantuan langsung tunai (BLT) DD untuk warga miskin yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Kaur.
“Untuk penggunaan DD tahun ini kita lebih fokuskan untuk penanganan Covid-19 di setiap desa yang ada di Kaur. Tapi boleh juga untuk membagun infrastruktur bangunan seperti jalan rabat beton dan lainnya asal itu untuk kepentingan masyarakat,” terangnya. (618)