KOTA MANNA, Bengkuluekspress.com - Setelah satu bulan berlalu sejak sidang paripurna DPRD Bengkulu Selatan (BS) dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban APBD 2019 oleh Bupati BS, Gusnan Mulyadi SE MM, akhinya kemarin DPRD BS menggelar sidang paripurna dengan agenda jawaban atas LKPJ APBD 2019 yang disampaikan Bupati BS satu bulan lalu.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD BS, Juli Hartono SE didampingi Waka 2, Dendi Man Tarmizi SP SH dengan juru bicara, Septin Gunawan tersebut, DPRD BS menyoroti 10 organinsasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda BS.
\"Secara umum, kami menilai kinerja semua OPD sudah baik, namun ada sebagian yang kurang maksimal,\" kata juru bicara DPRD BS, Septin Gunawan.
Dikatakan Septin, ada 10 OPD yang mendapat sorotan, yakni Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
OPD ini dinilai tidak ada standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan mutasi atau penempatan pegawai, sehingga terkesan amburadur.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dinilai kurang peka terhadap sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, juga penempatan guru yang kurang merata.
Dinas Perikanan keberadaan rumah nelayan yang kurang berfungsi maksimal, sebab masih banyak yang tidak ditempati.
Lalu program pengembangan budidaya ikan patin yang sudah tidak berjalan maksimal dan penyediaan bibit ikan berkualitas di balai benih ikan (BBI) yang belum maksimal.
Setelah itu OPD yang juga mendapat sorotan yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD), khususnya di bidang aset. Sebab sampai saat ini masalah aset belum kunjung selesai dan masih menjadi temuan BPK.
Sehingga pihaknya meminta agar masalah aset segera diselesaikan dan ke depan tidak menjadi temuan lagi.
Lalu Dinas pertanian yakni masih banyak penyaluran benih dan bantuan pertanian yang tidak merata, juga program jagung yang kurang berjalan maksimal.
Untuk di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) mengenai proyek fisik yang tidak merata di setiap kecamatan, sedangkan dinas perumahan pemukiman (Perkim) masih adanya tumpang tindih antara kegiatan di PUPR dengan Perkim.
Selain itu di Dinas Kesehatan masih ada penumpukan tenaga kesehatan di Puskesmas dalam wilayah perkotaan sedangkan Puskesmas di wilayah pedesaan kekurangan tenaga kesehatan.
Berikutnya Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah (RSUDHD) yakni masih banyak tenaga kesehatan yang tidak bekerja maksimal di rumah sakit, sebab mereka juga ada kerja di luar.
Juga terlalu banyak tenaga honorer sehingga sangat membebani rumah sakit. Terakhir Dinas Sosial yang menjadi sorotan.
Pada Dinas Sosial ini, masih banyaknya warga miskin yang tidak mendapat bantuan, sedangkan orang yang ekonominya layak bahkan mendapat bantuan.
Untuk itu, diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan, sehingga ke depan tepat sasaran.
\"Kami berharap apa yang menjadi rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan,\" harap Septin.
Wakil Ketua 1 DPRD BS, Juli Hartono SE mengharapkan apa yang sudah menjadi rekomendasi DPRD BS, agar dapat ditindaklanjuti.
Sehingga ke depan, kinerja semua OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.
Bupati BS, Gusnan Mulyadi SE MM mengatakan penyampaian LKPJ tahunan ke lembaga DPRD ini merupakan salah wujud akuntabilitas dan transparani pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik.
Dirinya menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPRD, FKPD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah desa, LSM, Pers dan masyarakat atas kerjasama dan partisipasi membangun daerah selama ini, terkhusus dalam merealisasikan program pemerintah daerah di tahun 2019.
\"Terimakasih kepada DPRD yang telah membahas LKPJ, terimakasih atas masukan dan rekomendasi yang disampaikan dan akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan,\" ujar Gusnan. (369)