BENGKULU, bengkuluekapress.com - Terkait aksi protes warga Kelurahan Kebun Keling terhadap adanya rencana Pemerintah Kota Bengkulu mengalihfungsikan gedung balai adat menjadi rumah singgah atau tempat isolasi pasien PDP covid-19, anggota DPRD Kota Bengkulu angkat bicara. Waka I DPRD Kota Bengkulu Marliadi SE mengatakan penolakan disebabkan karena sosialisasi mengenai covid-19 dan rencana pengalihfungsian balai adat belum maksimal.
\"Saya rasa penolakan dari masyarakat itu sah-sah saja ya, namun saya rasa informasi yang benar itu belum maksimal tersampaikan ke masyarakat. Sampaikanlah edukasi dulu ke masyarakat terkait penularan covid-19, terus menjadikan rumah singgah ini kan ada SOP nya, ya kasih pengetahuan itu ke masyarakat,\" kata Marliadi, Selasa (09/06).
Ia menilai penolakan terhadap masyarakat tersebut karena belum mengetahui dampak yang bakal ditimbulkan nantinya. Marliadi menyarankan OPD terkait menurunkan orang yang berkompeten atau ahli terkait virus tersebut agar masyarakat mengetahui bagaimana penyebaran virus yang ditakutkan masyarakat akan menular ke mereka.
Dengan cara tersebut diyakininya masyarakat akan paham dan rencana pengalihfungsian akan berjalan sesuai rencana. Termasuk ketakutan terhadap limbah yang ditimbulkan akibat pengalihfungsian balai adat menjadi rumah singgah covid-19. (Imn)