BENGKULU, bengkuluekspress.com - Tambahan anggaran Pilkada serentak yang pelaksanaannya diagendakan berlangsung 9 Desember tahun ini haruslah bersumber dari APBN. Menurut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Srie Rezeki, SH penambahan dari APBN itu sesuai dengan literatur yang dibacanya.
\"Dalam literatur yang saya baca terkait pelaksanaan Pilkada serentak ini, pusat siap mengucurkan anggaran bersumber dari APBN. Jadi selama penambahan itu real dan memang dibutuhkan, silakan saja ajukan ke Pusat. Kita menilai itu sah-sah saja, terlebih penambahan itu dalam upaya mendukung diterapkannya protokol kesehatan Covid-19,\" ungkap Srie, Kamis (4/6).
Dilanjutkan politisi PDIP itu, dalam Pilkada serentak yang kemungkinan di tengah pandemi, penyelenggara harus dijaga kesehatannya. Begitu juga masyarakat, harus benar-benar dijamin agar tidak terpapar Covid-19.
\"Tambahan anggaran itu seperti untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan lainnya, jadi nanti anggarannya bersumber dari APBN,\" ujar Srie.
Menurut anggota DPRD Dapil Seluma itu, khusus dari APBD tidak memungkinkan lagi, mengingat banyak sumber pendapatan dalam APBD Provinsi kembali ditarik Pusat.
\"Kita rasa KPU RI sudah tahu kondisi ini, karena mereka juga sudah melakukan rapat bersama DPR RI. Jika nantinya penambahan anggaran itu tetap dipaksakan dari APBD, kasihan masyarakat,\" kata Srie.
Ditambahkan Srie, dampak dari Covid-19 ini banyak kegiatan untuk kepentingan masyarakat tidak terealisasi. Padahal yang namanya APBD itu merupakan uang rakyat.
\"Kalau nantinya dialihkan lagi untuk penambahan anggaran dalam rangka pelaksanaan Pilkada, bukan masyarakat saja yang dirugikan tetapi juga daerah dari sisi pembangunan,\" tutupnya. (HBN)