BENGKULU, bengkuluekspress.com - Anggota V BPK RI Auditor utama keuangan Negara Vll Akhsanul Khaq, MBA, Ak, Cfe, CMA, Cpa. Csfa, Ca memperingatkan terhadap empat Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Hal itu ditegaskannya saat serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Bengkulu, di aula lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Bengkulu, JL. Gedang, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Jumat (6/3).
Menurut Akhsanul, berdasarkan laporan keuangan Pemda tahun 2018 lalu, dari 10 Kabupaten/Kota dan 1 Pemprov di Bengkulu, 7 diantaranya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 4 meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terlebih, Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu belum memenuhi rata-rata nasional dalam penyelesaian tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
\"Pemda yang meraih WDP ini diantaranya Pemkab Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, dan Bengkulu Tengah (Benteng). Kemudian angka rata-rata nasional dalam penyelesaian temuan BPK RI itu sebesar 75 persen, sedangkan seluruh Pemda di Provinsi Bengkulu masih diangka 67,46 persen,\" ujar Akhsanul, Jumat (6/3).
Dilanjutkan Akhsanul, hal yang masih menjadi pengaruh pada pengelolaan penggunaan keuangan di Pemda peraih WDP yakni belanja modal dan jasa, Aset tetap, aset bergerak lainnya. Untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan itu,BPK meminta ke empat pemda yang meraih WDP untuk bersinergi dan memperbaiki tata kelolah keuangan dalam rangka peningkatan pembangunan di bumi rafflesia.
\" Sebab sangat perlu kita memberikan dukungan desentralisasi sesuai semangat nawacita pemerintah pusat, pengelolaan keuangan negara bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\" ucapnya.
Kepala BPK Perwakilan Bengkulu Andri Yogama yang baru saja sertijab mengatakan, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang harus dilakukan. Dengan pemeriksaan sekarang dan meningkatkan hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan yang tahun tahun sebelumnya kalau dengan pemeriksa tindak lanjut yang meningkat tentunya laporan keuangan akan bisa lebih baik.
\"Program pertama yang akan kita lakukan berikutnya tentu menjalin kerja sama dalam arti yang positif guna dalam kegiatan pemeriksaan pengelolaan keuangan sesuai dengan visi kami,\" ungkapnya. (HBN)