KOTA MANNA, Bengkulu Ekspress – Adanya kekurangan dana untuk pemilihan kepala desa (pilkades) hingga Rp 222 juta dari yang dibutuhkan turut disoroti Bupati Bengkulu Selatan (BS) Gusnan Mulyadi SE MM. Bupati langsung menginstruksikan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) BS untuk menambah dana tersebut. “Kalau kurang ya harus ditambah dan saya minta TAPD dapat mencarikan solusinya,” katanya.
Gusnan mengatakan, untuk jadwal pelaksanaan pilkades dirinya mendukung keinginan Pengurus Aparatur pemerintahan desa seluruh Indonesia (P Apdesi) BS, agar digelar sebelum Pelaksanaan pilkada. Sebab, sambung Gusnan hal tersebut untuk menghindari adanya nada sumbang, jika pilkades digelar setelah pilkada untuk kepentingan politik.
“Saya tegaskan tidak ada kepentingan saya dalam pilkades,” ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dapat menambah kekurangan anggaran tersebut sehingga cukupRp 740 juta. Dengan begitu, pilkades dapat digelar sebelum pilkada. “Bagaimana cara menambah dana untuk pilkades tersebut itu ranahnya tim teknis, namun saya meminta Pilkades harus digelar sebelum pilkada,” tandas Gusnan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) BS Hamdan Sarbaini SSos mengatakan, untuk penambahan dana pilkades tersebut, DPMD harus memangkas dana rutin. Dana rutin yang ada pada dinasnya tahun 2020 ini sebesar Rp 1,7 miliar. Dana yang dibutuhkan untuk Pilkades sebesar Rp 740 juta, sedangkan yang dianggarkan pada APBD 2020 sebesar RP 518 juta. Kekurangan dana sebesar Rp 222 juta tersebut dengan memangkas dana kegiatan.
“Kami upayakan kekurangan dana pilkades tersebut, dengan memangkas dana untuk kegiatan kami, untuk pastinya dana untuk kegiatan apa yang akan dipangkas akan kami koordinasikan dengan TAPD,”ujar Hamdan.
Kapolres BS AKBP Deddy Nata SIK melalui Kabag OPS Kompol Harsono SH mengatakan, jika Pemda BS ingin menggelar pilkades sebelum pilkada, maka diharapkan pelaksanaannya jauh sebelum pilkada. Sebab, jika sudah dekat pilkada, pihaknya akan fokus untuk pengamanan rangkaian pilkada, mulai dari pendaftaran hingga waktu pencoblosan dan pleno penetapan perolehan suara masing-masing pasangan.
“Kalau mau gelar Pilkades sebelum pilkada harus dibawa April. Jika lewat April sebaiknya digelar setelah Pilkada, sebab anggota kami sudah fokus pengamanan pilkada,” ujarnya. (369)