KOTA MANNA, bengkuluekspress.com – Bupati Bengkulu Selatan (BS), Gusnan Mulyadi SE MM berupaya terus memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi warga BS. Saat ini bupati merancang agar tahun depan warga BS dapat berobat gratis. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup menggunakan kartu KTP dan Kartu keluarga (KK) saja kepada petugas Puskesmas dan RSUD BS.
“Ini masih wacana, semoga tahun 2021 bisa terealisasi,” katanya.
Dikatakan Gusnan, selama ini pelayanan kesehatan menggunakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut selama ini masih dikeluhkan warga BS. Sebab, terkadang warga BS masih dibikin ribet dalam pelayanan kesehatan. Mengatasi hal itu warga cukup mengguanakan KTP BS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.“Pada APBD BS, kita anggarkan dana sebesar Rp 20 juta untuk premi BPJS, dana itu terkesan mengenakan dan menghidupi BPJS saja,” ujarnya.
Premi BPJS sebesar Rp 20 juta tersebut, dialihkan untuk biaya pengobatan warga BS secara gratis. Dicontohkan Gusnan, jika ada warga BS, yang sakit, dan berobat ke Rumah Sakit atau puskesmas di BS atau bahkan rumah sakit di luar BS baik di rumah sakit dalam provinsi Bengkulu atau bahkan di luar Provinsi Bengkulu, maka biaya pengobatannya ditanggung Pemda BS.“Warga cukup perlihatkan bukti KTP atau KK sebagai warga BS, semua biaya berobat akan ditanggung pemda BS,”imbuhnya.Untuk merealisasikan rencana tersebut, Gusnan mengaku saat ini menginstruksikan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas se BS menghitung berapa klaim ke BPJS kesehatan pada tahun 2019 dan 2020 ini.
Dari hasil perhitungan tersebut bisa diketahui berapa besaran anggaran yang dikeluarkan untuk membayar iuran BPJS. Dengan begitu,jika nanti biaya premi tersebut jauh lebih kecil dari anggaran yang tersedia di APBD BS, maka dirinya akan menghapus BPJS tersebut dan mengalihkan anggarannya untuk biaya pengobatan warga yang sakit.“Saat ini kita hitung dulu berapa biaya premi klaim BPJS selama satu tahun, kalau dana yang kita anggarkan cukup membiayai seluruh warga BS yang sakit, untuk apa kita memakai BPJS lagi,” beber Gusnan.Sebab, sambung Gusnan pelayanan kesehatan melalui program Jamkesda sangat banyak kelemahannya. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya laporan dari masyarakat bahwa penerima BPJS Kesehatan dinilai belum tepat sasaran. Selain itu pelayanannya tidak maksimal.“Kalau anggaran kita cukup untuk membayar semua biaya berobat warga yang sakit, mengapa kita harus menggunakan kartu Jamkesda dan BPJS,” tandas Gusnan. (369)