BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Program Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat dinilai tidak efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Bahkan sejak 2015 hingga 2019, jumlah penduduk miskin tidak menurun cukup signifikan. Ditambah lagi, hingga September 2019 lalu, jumlah penduduk miskin di Pedesaan hanya menurun sebanyak 2.317 orang dari 206.803 orang di 2018. Padahal anggaran Dana Desa pada 2019 lalu yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat mencapai 1,079 Triliun.
Pakar Ekonomi Universitas Bengkulu, Prof Dr Kamaludin MM mengaku, program dana desa belum efektif mengurangi tingkat kemiskinan. Sejak lima tahun terakhir penurunan kemiskinan di desa rata-rata hanya sebesar 0,6% per tahun. Bahkan pada September 2019 lalu, angka kemiskinan di desa hanya menurun sebesar 0,34%.\"Dana desa belum begitu efektif menurunkan jumlah penduduk miskin di perdesaan, rata-rata pertahun hanya sebesar 0,6 persen dan tidak pernah sampai 1 persen,\" kata Kamaludin, kemarin (19/1).
Dana desa yang digagas oleh pemerintah Joko Widodo juga dinilai tidak efektif mengurangi ketimpangan. Bahkan Rasio Gini pada September 2019 lalu hanya turun sebesar 0,037 dari 0,316 pada September 2018. Ini membuktikan ketimpangan di desa belum efektif diturunkan oleh dana desa. \"Ini menunjukkan bahwa rasio dana desa belum mampu memperbaiki ketimpangan di pedesaan,\" ungkapnya.
Ia menjelaskan, Rasio Gini merupakan salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Semakin mendekati 0 maka kesenjangan semakin kecil. Meskipun Rasio Gini pedesaan di Provinsi Bengkulu pada September 2019 lalu menurun, akan tetapi angkanya tidak begitu signifikan. \"Memang ketimpangan menurun, tapi tidak begitu signifikan,\" ungkapnya.
Ia menilai, ketidak efektifan dana desa disebabkan banyaknya dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur. Padahal infrastruktur tidak terlalu signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah. Harusnya dana tersebut digunakan untuk meningkatkan sektor-sektor produksi yang sesuai dengan karakteristik desa. Sehingga dampaknya akan sangat besar bagi pengurangan kemiskinan di desa. \"Seharusnya dana desa digunakan untuk membuat aktivitas yang mampu melahirkan entrepreneurs baru bukannya membangun infrastruktur,\" tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu, M Syahroni SSos mengatakan, dana desa selama ini telah dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dimana prioritas pemanfaatan dana ini dikawal dengan terbitnya Peraturan Menteri PDTT terkait dengan prioritas pemanfaatan dana desa.\"Tetapi untuk bisa ditetapkan yang mana menjadi prioritas, mekanismenya harus melalui musyawarah desa (musdes),\" kata Syahroni.
Selain itu, pemerintah pusat juga tidak bisa mengintervensi desa. Namun hanya sebatas memberikan rambu, sehingga masyarakat desa dalam musdes betul-betul melakukan kajian secara benar. Dengan demikian, apa yang menjadi prioritas memang dibutuhkan di desa tersebut sesuai potensinya. Itu pun tidak selalu dana desa digunakan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur. \"Kalau memang sudah tidak perlu lagi membangun sarana-prasarana fisik, itu tidak perlu dipaksakan. Tetapi bagaimana sekarang melakukan pemanfaatan dana desa itu untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat desa. Sehingga dampaknya akan sangat besar terhadap penurunan angka kemiskinan di desa,\" ujar Syahroni.
Ia juga meminta masyarakat desa tidak cuek, tetapi ikut serta mengawasi pemanfaatan dana desa. Terlebih sesuai instruksi Menteri Keuangan RI, dana desa bukanlah untuk kepala desa melainkan rakyat di desa. Sehingga seluruh masyarakat di desa haruslah dapat memanfaatkan dana desa dengan baik. Salah satunya mengurangi angka kemiskinan di daerah melalui pemberdayaan masyarakat desa. \"Kita dorong dana desa di daerah untuk pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga angka kemiskinan di Bengkulu akan menurun signifikan,\" tutupnya.(999)