BENGKULU, Bengkulu Ekspress-Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu menggelar Forum Komunikasi Dan Konsultasi Publik dengan melibatkan semua dinas, instansi pelayanan Publik dan media, di Hotel Santika Bengkulu.
Kepala BPOM Bengkulu diwakili Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri SSi, Apt MKes menjelaskan tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk menjembatani arus komunikasi antar dinas dalam upaya pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
\"Selama ini hampir setiap persoalan atau masalah yang ditemukan selalu dianggap menjadi tugas BPOM, padahal ada instansi lain yang juga berwenanga mengatasi pengaduan itu, \" katanya.
Dicontohkanya seperti kasus ditemukan banyak ikan mati mendadak atau ada produk ikan yang diduga mengandung formalin. Ini merupakan domainnya Dinas Perikanan untuk mengeceknya melalui tenaga SDM yang ada, kemudian beredarnya buah segar diduga mengandung formalin menjadi ranah dari badan ketahanan pangan.
Untuk itu digelarnya forum ini untuk menjembatani dan mendapatkan layananan permintaan informasi, dan mendapatkan feedback (Umpan balik) informasi yang positif, sehingga mencapai tujuan kepuasan pelanggan yang maksimal.
Dalam mencapai kepuasan layanan pelanggan BPOM telah memiliki inovasi layanan, seperti pelayanan e-registrasi pangan olahan, pelayanan e-registrasi kosmetik, e-registrasi obat tradisional. Dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan.
\"Tahun 2018 nilai survey kepuasan masyarakat BPOM di Bengkulu masuk kategori baik hingga sangat baik, \"tukasnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Bengkulu, Herdi Puryanto SE menuturkan membangun kepercayaan publik harus diberikan.
Untuk mendapatkan layanan publik yang bagus dapat dilihat dari ketersediaan layanan yang diterapkan oleh instansi sebagai penyelenggara layanan. \" Survei ketersediaan layanan BPOM sudah baik, dan telah menyusun standar pelayanan dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat.
Dan tahun 2018 BPOM sudah dicanangkan sebagai zona integeritas menuju wilayah bebas korupsi, artinya secara keterpenuhan standar layanan sudah dikategorikan berkepatuhan tinggi, \" katanya.
Dan secara berkelanjutan BPOM dapat melakukan survei kepuasan masyarakat, jika saat ini sudah berada dikategori sangat baik maka survei kepuasan ini setiap tahunnya dievaluasi.
Agar hasil layanan kepuasan lebih bagus dapat dilakukan setiap satu semester. \"Siapa tahu tahun 2019 indeks layanan kepuasan masyarakat mengalami penurunan, makanya harus dilakukan survei layanan kepuasan, \" tutupnya. (247)