BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring menggelar reses perdana di Kelurahan Sukamerindu, kemarin (31/10). Dalam reses itu, ia mendapatkan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait banjir yang selalu terjadi di kelurahan tersebut.
Sebab, diperkirakan bulan depan musim penghujan sudah mulai tiba. Jika tidak dilakukan penanganan secara serius, maka bencana banjir itu akan terus menghantui warga Kota Bengkulu. \"Banjir di Kota Bengkulu itu air kiriman dari hulu, sehingga tidak tertampung.
Ini harus diantisipasi, karena sekarang sudah mulai masuk musim penghujan,\" ujar Usin kepada BE usai reses.Menurutnya, ancaman bencana bajir itu terus menjadi keluhaan warga. Pemerintah, lanjut Usin, harus berpikir keras untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai warga Kota terus menjadi korban.
\"Curah hujan tidak tinggi saja, banjir itu masih ada. Apalagi pas curah hujan lagi tinggi,\" tambahnya.
Ia meminta Gubernur Bengkulu mensinkronisasikan program APBD 2020 untuk dua kabupaten yaitu Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Baik dari sektor lingkungan hidup, ruang hijau, RTRW hingga program jangka menengah, pendek dan panjang sekalipun. \"Gubernur harus mampu mensinkronkan program di dua kabupaten ini,\" papar Usin.
Sebaik apapun program kota untuk menghalau banjir, jika di hulu masih tetap tidak dilakukan penanganan, maka hal tersebut bakal percuma dilakukan oleh Kota Bengkulu. Untuk itu, dewan akan terus melakukan upaya mendorong gubernur agar mampu mensinkronkan program tersebut.
\"Di Bengkulu tengah oke memang investasinya tinggi, tapi dampaknya itu ada di Kota Bengkulu. Kalau tambang tidak lakukan reboisasi, penghijauan, buka tutup tambang, maka apapun program di kota penghalau banjir bakal percuma,\" tuturnya.
Tidak hanya bajir, warga juga banyak mengeluhkan terkait pengelolaan pantai panjang, jaminan kesehatan hingga ekonomi kerakyatan yang sampai saat ini dinilai masih belum merata. \"Masukan dari masyatakat ini kita terima dan kita perjuangkan. Apa yang bisa dibahas di komisi saya di Komisi I akan saya bahas, tapi yang tidak kita serahkan ke komisi lain, agar bisa ikut dibahas. Karena ini memang sering dikeluarkan oleh warga,\" pungkas Usin. (151)