Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Dyah Anugrah Kuswardani MA menilai, saat ini tingkat konsumsi ayam Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Untuk itu dia mendorong pemerintah agar saling berkoordinasi baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk meningkatkan promosi konsumsi.\"Kita minta pemerintah buat suatu aturan agar konsumsi ayam ini meningkat,\" kata Dyah, kemarin (3/10).
Berdasarkan catatannya, tingkat konsumsi ayam di Indonesia masih minim yakni di angka 12-13 kilogram (kg) per kapita per tahun atau masih kalah dibandingkan Malaysia yang mencapai 38 kg per kapita per tahun. Menurutnya, peningkatan konsumsi ayam ini juga dapat memacu penyerapan ayam peternak rakyat yang berlimpah.
\"Dalam beberapa waktu terakhir Indonesia termasuk Bengkulu mengalami kondisi kelebihan pasokan ayam akibat suplai day old chicken (DOC) impor yang berlebih pada dua tahun lalu. Kondisi ini membuat harga ayam peternak anjlok hingga hampir setahun terakhir,\" ungkapnya.
Untuk itu Ia menilai, apabila peningkatan konsumsi dapat terealisasi dengan baik, maka dampaknya bakal menstabilisasi kembali harga ayam peternak. Lebih penting, akan terjadi keseimbangan yang berkelanjutan antara produksi dengan konsumsi secara nasional.
\"Kita berharap pemerintah bisa meningkatkan konsumsi daging ayam di Bengkulu sehingga harganya stabil, karena pada September 2019 lalu, komoditas ini masih menyumbangkan inflasi bagi daerah sebesar 0,096 persen,\" tutupnya.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Bengkulu, Dr Ridwan Nurazi SE MM menilai, peningkatan konsumsi ayam akan lebih efisien apabila dilakukan di tingkat daerah. Sebab apabila peningkatan konsumsi dimasukkan dan digagas dari tingkat kementerian, dikhawatirkan yang akan kelimpahan manfaat dari program itu hanya masyarakat di pusat saja. Padahal tingkat konsumsi ayam yang rendah umumnya masih terjadi di wilayah-wilayah pelosok. Sehingga apabila program peningkatan konsumsi dapat dilangsungkan oleh pemerintah daerah (pemda), jangkauan sasarannya dapat lebih tepat.
\"Kalau Pemda yang melangsungkan, itu lebih efisien saya rasa. Karena pemda yang paling tahu wilayahnya yang mana saja yang belum terakses, dan kira-kira program seperti apa yang mampu melingkupi konsumsi itu,\" kata Ridwan.
Ia menambahkan, apabila program pemda dapat mengakomodasi peningkatan konsumsi ayam di daerah, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Hal itu antara lain mengenai strukturisasi anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) dan juga urgensi pemerintah memasukkan ayam sebagai komoditas yang layak dibantu penyalurannya dibandingkan komoditas lain.
Misalnya, apabila peningkatan konsumsi ayam ini mau didorong dia menilai pemerintah perlu memasukkan data akurat dan juga pertimbangan logis pengajuan peningkatan ayam. Catatan lainnya adalah, apabila program tersebut terealisasi oleh Pemda, penambahan anggaran ke daerah perlu digagas dalam APBD-Perubahan di awal 2020 nanti. \"Takutnya kalau kita tiba-tiba pemerintah sangat condong ke ayam dan ke komoditas lain bakal dipertanyakan,\" tutupnya. (999)