Hilang 1,5 Hektar Per Jam
BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Luas tutupan hutan di Bengkulu terus berkurang. Bahkan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada 1990, luas tutupan hutan masih mencapai 1 juta hektar atau 50,4 persen dari total luas wilayah Bengkulu. Namun, hingga 2015 luas tutupan hutan telah berkurang menjadi 685.762 hektar atau tersisa 34,2 persen.
Direktur Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, Ir Rudi Syaf MSi mengatakan, dalam kurun waktu 25 tahun Provinsi Bengkulu telah kehilangan tutupan hutan sebesar 323.447 hektar. Hal ini disebabkan alih fungsi lahan dan hutan menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan.
\"Dalam 25 tahun hutan di Bengkulu berkurang sebanyak 323.447 hektar, artinya dalam 1 tahun ada 12.938 hektar hutan yang hilang atau sekitar 1,5 hektar per jam,\" kata Rudi pada Seminar Nasional Dimensi Hukum dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Ruang Rapat Utama Rektorat Universitas Bengkulu, Kamis (3/10).
Besarnya luas tutupan hutan yang hilang dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat Bengkulu. Dampak buruk yang telah dirasakan oleh masyarakat diantaranya bencana banjir dan longsor yang terjadi pada April 2019 lalu. Dimana ada 29 orang dinyatakan meninggal dunia dan 13 orang hilang tersapu banjir.
\"Hilangnya luas tutupan hutan memberikan dampak buruk bagi masyarakat, oleh karena itu kami mendorong pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial,\" tuturnya.
Dengan mengelola sumber daya hutan melalui skema perhutanan sosial maka mampu mempertahankan hutan yang jumlahnya hanya tinggal tersisa kurang lebih 685 ribu hektar. Selain itu, skema ini juga mampu memberikan sumber ekonomi baru untuk masyarakat yang berada disekitar dan didalam hutan. Serta mempu meresolusi konflik sumber daya alam.\"Kita sudah memfasilitasi masyarakat di Bengkulu untuk melakukan skema perhutanan sosial yaitu seluas 3 ribu hektar, semoga nantinya jumlahnya bisa semakin meningkat,\" tutupnya.
Sementara itu, Perwakilan KLHK RI, Dr Ilyas Arsyad mengatakan, Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan-terobosan dalam pembangunan sektor kehutanan, salah satunya tata kelola hutan. Dengan terobosan ini maka hutan tidak lagi semata-mata memberikan keuntungan bagi swasta, tapi untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.
\"Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah telah menggiatkan skema perhutanan sosial, yaitu sistem pengelolaan hutan lestari kepada masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya,\" kata Ilyas.
Sementara itu, Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, Ir Sorjum Ahyan mengaku, pihaknya terus menjalankan program-program dari Pemerintah Pusat di daerah. Beberapa program yang dijalankan salah satunya perhutanan sosial ini. Dengan adanya perhutanan sosial diharapkan hutan tetap lestari dan masyarakat sejahtera.\"Sejauh ini kita terus jalankan program perhutanan sosial di Bengkulu, ini semua diharapkan dapat mempertahankan luas tutupan hutan sekaligus mensejahterahkan masyarakat,\" tutupnya.
Di sisi lain, Rektor Universitas Bengkulu, Dr Ridwan Nurazi SE MM mengatakan, persoalan lingkungan hidup selalu dekat dengan masyarakat, tidak hanya dilakukan dengan skema perhutanan sosial saja. Akan tetapi terdapat beberapa cara untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup di Bengkulu diantaranya melakukan pengembangan usaha ekonomi hijau seperti pengelolaan lahan dengan tanaman agroforest, mengembangkan hasil hutan bukan kayu, ekowisata, usaha beras organik, dan energi terbarukan.\"Semua itu bisa dilakukan di Bengkulu, saya percaya kalau memang benar dilakukan maka lingkungan hidup di Bengkulu bisa tetap lestari dan masyarakatnya tetap sejahtera,\" tutupnya. (999)