BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu mulai menyoroti realisasi proyek pembangunan fisik yang menggunakan dana kelurahan. Pasalnya, hingga kini sebagian besar lurah belum memulai pengerjaan, maka dikhawatirkan akan terjadi pembangunan yang asal-asalan karena dikejar deadline waktu.
\"Nanti kita lakukan pengawasan teknisnya seperti apa di lapangan, lurah jangan asal membangun saja,\" kata Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Marliadi, kemarin (25/9).
Diketahui, banyak pembangunan yang dilakukan tambal sulam, seperti siring yang masih berfungsi dengan baik, namun sengaja dirombak lagi agar terlihat seperti baru. Sedangkan beberapa wilayah lainnya yang belum ada aliran drainase justru tidak dibangun. Hal ini terkesan ingin menghabiskan anggaran dengan cepat tanpa mempedulikan manfaatnya.
Menurut Marliadi, seharusnya konsep perencanaan harus matang dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat sehingga ada poin-poin skala prioritas untuk dibangun. \"Ini juga menjadi fokus kita nanti setelah AKD resmi dibentuk, maka akan turun langsung ke lapangan, dana itu harus tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat,\" jelasnya.
Pihaknya juga menyayangkan banyak lurah-lurah yang mundur sejak program Dana Kelurahan ini digulirkan dengan alasan takut terjerat hukum. Padahal Pemkot sudah memberikan juklak juknis serta pendampingan dari tim teknis agar berjalan sesuai dengan aturan yang jelas.
Menurut Politisi Gerindra ini, banyaknya lurah yang mundur menunjukkan dana itu rentan untuk diselewengkan. \"Kita kecewa juga ada kelurahan tidak mampu mengelola dana tersebut, ini tanda tanya besar. Ini juga harus jadi bahan evaluasi untuk kepala daerah,\" tandas Marliadi.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, ada satu lurah yakni Kelurahan Surabaya yang mengembalikan dana kelurahan ke kas daerah. Dengan alasan bukan untuk tidak dikerjakan, tetapi lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar nanti negara tidak mengalami kerugian.
Sementara itu, Wakil Walikota Dedy Wahyudi SE MM mengaku bahwa pihaknya tidak bisa memaksakan lurah yang tidak bisa menjalankan dana kelurahan. Karena, Pemkot juga mempersilahkan para pejabat kelurahan untuk mengajukan surat penolakan.
Namun dipastikan hal ini menjadi bahan evaluasi terhadap pejabat yang tidak mampu untuk mendukung program tersebut. \"Tapi jangan menggerutu kalau diganti. Karena memang kita saat ini kurang dana untuk membangun,\" imbuh Dedy. (805)