Keberhasilan Program KB Perlu Komitmen Pemerintah Daerah

BENGKULU, BE- Permasalah kependudukan yang cukup kompleks di Tanah Air diperlukan komitmen yang kuat oleh pemerintah sehingga dapat mempercepat pembangunan milienium 2015.

\"Pembangunan kependudukan dapat diraih menujuh pendudukan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas memerlukan komitmen bersama dan dapat diimplemen tasikan secara kuat,\" kata Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Laimoeso melalui sambutan tertulisnya yang disampaikan Deputi Penelitian dan Pengembangan BKKBN Pramono Djoko S pada Rakerda KKB di Bengkulu Selasa, 12/02.

Melalui komitmen bersama dan kuat maka upaya untuk mencapai sasaran Milenium Development Goals (MDGs) 2015 dan RPJMN dan Daerah akan diraih dengan baik, katanya.

Ia mengatakan, komitmen tersebut baik dari pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat, pembangunan kependudukan serta pelaksanaan program KKB merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah walikota/bupati, hal itu tertuang dalam beberapa peraturan dan lembaran negara. Dalam PP 38/2007 dan UU No.52 tahun 2009 tentang perkembangan keendudukan dan pembangunan keluarga, ujarnya.

Permasalah kependudukan yang tengah dihadapi bangsa dominan akibat masih tingginya angka kelahiran, sehingga beberapa persoalan yang berkaitan dengan kependudukan turut mempengaruhi perkembangan pembangunan penduduk.  \"Rendahnya kualitas SDM dengan indeks pembangunan manusia (IPM) masih rendah, tarap pendidikan dan kesehatan menjadikan permasalahan pokok pembangunan sektor kependudukan,\".

Berdasarkan SDKI 2012 beberapa sasaran yang belum dicapai sehingga menjadi isu strategis nasional, hal itu harus dapat dipecahakan sehingga sasaran pembangunan milenium dapat diraih.

Angka fertilitas dalam sepuluh tahun ini mengalami stagnasi yang masih mencatat kelahiran 2,6 per wanita usia 15-49 tahun. Bahkan permasalahan kelahiran masih terjadi pada kalangan remaja yang belum sesuai harapan ASFR pada usia 15-19 menurun menjadi 48/1000 perempuan. Sedang angka fertilitas di perdesaan mulai menurun tetapi dengan jumlah yang masih sekitar dua kali lipat dari rata-rata kelahiran pada wanita usia subiur di perkotaan.

Ia menambahkan, permasalahan kependudukan akan berdampak lebih buruk jika tidak dapat diatasi secara berkelanjutan dengan meningkatkan komitmen pemerintah daerah.

Berdasarkan SP 2010 terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pelaksanaan program Kepennsusukan dan KB. Struktur penduduk menunjukkan usia muda dan tua meningkat sehingga hal itu cenderung menghadapkan Indonesia pada angka ketergantungan yang lebih tinggi.\"Indonesia akan mengalami triple burden dimana angka ketergantungan dapat ditekan pada angka 44, melihat piramida angkatan usia muda dan tua lebih tingi kondisi demikian itu menunjukkan triple burden masih pada angka 50, jelasnya.

Sedangkan penduduk usia remaja juga cukup besar yang mencapai 64 juta jiwa atau sebesar 28 persen dari jumlah pendudukan di Tanah Air, usia remaja harus menjadi prioritas dalam penggarapan program KKB, dengan membentuk karakter remaja melalui pembangunan moral yang berlandasakan karakter bangsa, pungkasnya.(rs)