Usulkan CPNS Penyuluh KB

BENGKULU, BE -  Gubenur Bengkulu H.Junaidi Hamsyah,SAg mengajak para bupati dan walikota agar secara bersama-sama mengusulkan CPNS penyuluh KB pada tahun ini. Karena saat ini BKKBN kekurangan tenaga penyuluh KB sehingga sulit untuk mengendalikan laju penduduk di Provinsi Bengkulu.   Hal ini disampaikan gubernur langsung pada acara rapat kerja daerah (Rakerda) pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu kemarin (12/2).

\"Acara ini adalah kepentingan kita bersama, rakerda BKKBN se-Provinsi Bengkulu. Mendengar dari laporan kepala BKKBN Provinsi Bengkulu, laporan BKKBN Pusat program-program rill yang bisa kita laksanakan di Provinsi Bengkulu untuk mengatasi tingginya pertumbuhan penduduk, angka ibu yang mati karena melahirkan, pertumbuhan bayi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi kita solusi-solusi ini sebenarnya yang harus kita capai hari ini sampai dengan selesai nanti. Titik fokusnya adalah kita kekurangan SDM untuk penyuluh lapangan KB,\" Junaidi Hamsyah.

Fokus pemerintah kata Junaidi berperan penting bagaimana mengatur kelahiran ini bukan selepas tanggung jawab tapi tanggungjawabnya ada di Bupati dan Walikota, ia juga sudah menanyakan kepada Kepala BKKBN Provinsi, bahwa pengangkatan CPNS adalah kewenangan para bupati dan walikota.

Dengan diangkat lagi PNS penyuluh KB kewenangan dari Wlaikota, bupati atau rata-rata yang kelebihan pegawai, mislanya di Pemkot kelebihan pegawai, itu difungsionalkan ke KB dengan catatan tunjangan fungsionalnya sama dengan struktural rasanya tidak keberatan, kalau tunjanganya dinaikan. \"Dio nilah yang beligat idang petang, mutar (Dia lah yang bekerja dari siang hingga malam) menyampaikan masalah KB ini,\" ucapnya.

Solusi lainnya adalah mengangkat CPNS yang baru dengan besarnya dana Alokasu Khusus (DAK) dari BKKBN Pusat yang mengucur ke daerah setiap tahunnya, maka bisa membuka penerimaan CPNS untuk penyuluh KB. Atau menngakat PNS yang sudah ada untuk tenaga penyuluh KB dengan menambah gaji yang setara dengan pejabat fungsional. \"Mumpung lagi ada pengangkatan PNS rame-rame kita surati Menpan RB untuk mengangkat PNS KB sebagaimana pernah berjaya di tahun 1980an,\" katanya.

Ia menjelaskan secara logika bila seorang gajinya perhari Rp 50 ribu dengan dua anak artinya ada 4 jiwa di rumah tangga itu maka berhak emkndapatkan Rp 12.500 perhari kalau itu kalkulasinya pas untuk gizi dan hidupnya sehari-hari saja, sulit untuk memikirkan sekolah apalagi kuliah itu baru anak dua. Ia setuju konsep Aa gym anaknya 11 KB itu mejarangkan kelahiran bukan berarti tidak boleh melahirkan, silahkan beranak 15 tapi jaminan kuliah, makan, sekolah dan agama anak juga harus diperhatikan. \"Yang meleset ini kerja tidak ada anak 9 numpang pulo di rumah orang, umur istri baru 35. Kalau dipaksakan KB maka harus ber KB,\" katanya.

Lebih lanjut gubernur mengatakan di desa-desa, Bupati mengkskakan Kades dan BPD, antara kades dan BPD sama-sama egoisme karena sama-sama memiliki SK Bupati, padahal tugas BPS adlah mengontrol kades dan membuat peraturan desa (Perdes). Kaitanya dengan pembangunan kependuudkan dan KB, BPD bisa membuat Perdes yang mengatur usia nikah di desanya minimal 20 tahun sehingga tidak ada ibu yang berusia terlalu muda sehingga rentan pereraian dan labil dalam berumah tangga.

\"Untuk desa A paling rendah 20 tahun yang diawa itu denda misalnya kambing, Rp 100 ribu untuk tanah desa. usia dibawa 20 tahun pasti mereka belum berpikir untuk menikah, kalau tertlalu tinggi untuk dibuatkan Prebub atau Perwal,\" terangnya.

Sementara itu Kepala BKKN Provinsi Bengkulu Dra.Widati mengatakan target dari BKKBN di tahun 2013 yaitu menurunkan kematian Ibu melahirkan di Provinsi Bengkulu 220 per 100 ribu kelahiran hidup, masih tingginya kelahiran dan kematina bayi pada kelmpok ibu, juga masih rendahnya promosi KIE di lapangan, menyebabkan tenaga PLKB dana kurang mencukupi pada setiap kabuapten kota.

Permasalahan lain kondisi penduduk di Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil sensus BPS tahun 2010 diproyeksi serta laju pertumbuhan penduudk 1,67 diatarata-rata nasional. Tahun 2013 merupakan tujuan stratetgis dalam meletakan dasar-dasar straegis pembangunan KB dalam mencapai renca strategi 2010-2014 dan sasaran MDGS 2015, perwakilan mitra kerja BKKBN se Provinsi sebanyak 150 organisasi se Kabpaten kota melakukan rakre daerah pembangunan kependudukan dan KB dengan tujuan memperkuat komitmen bersama untuk peningkatan program pendudukan, dalam rangka mencapai MDGS tahun 2015.

Arah kebiajakan pemerintah dalam pengendalian kelahiran dan menyerasikan kelahiran, maka ada beberap astargeti pelaksananan program kependudukan dan KB tahun 2013 nantinya dapat di sepakati bersam ayaitu pertama memperkuat kelembagaan tugas lini lapangan serta dana oprasinonal tingkat kabupaten kota dan Provinsi.

Kedua melakukan pendidikan pembinaan pelajan KBKR sebanyak 245.120 pasangan. Dengan diarahkan pada jenis konstrasepsi MKJP 60,5000 IUD 18.50.000 Implan 42.940, MOP 1130 terutama daerah sagitas dan kepulauan. Melakukan komunikasi KIE KB KR kepada pasangan usia subur yang ada dan yang belum ber KB  sebesar 70 persen.

\"Membina berbaai kelompok yang ada di masyarakat untuk besama-sama melakukan pemebrdayaan ketahnan keluarga, bina keluarga balita, remaja dan lansia dan melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera,\" katanya.(100)