Butuh Rp 158 Miliar
BENGKULU TENGAH, Bengkulu Ekspress - Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Banrenlitbang) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menggelar musyawarah perencaaan pembangunan (Musrenbang) penyusunan rencana kegiatan pembangunan daerah (RKPD) tahun 2020 di aula Hotel Nala Sea Side, Kota Bengkulu, Kamis (14/3).
Dalam kesempatan itu, Kepala Banrenlitbang Kabupaten Bengkulu tengah, H Elyandes Kori SE MSi, didampingi Kabid Perencanan, Triyanto MSi menuturkan, Musrenbang merupakan salah satu momentum untuk memaparkan usulan yang berasal dari bawah.
\"Beberapa waktu yang lalu, kami sudah menggelar Musrenbang tingkat kecamatan di 11 kecamatan se-Kabupaten Bengkulu tengah. Alhasil, kami telah menerima 205 usulan. Dimulai dari usulan pembangunan infrastruktur, bantuan pertanian, peternakan dan usulan lainnya,\" ungkap Elyandes.
Secara teknis, usulan yang ditampung Banrenlitbang ini akan diverifikasi ulang dan disesuaikan dengan rencana kerja (Renja) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). \"Rencana kerja pembangunan (RKP) akan difinalkan pada bulan Juli 2019 mendatang. Sebelum itu, kami akan menggelar rapat koordinasi bersama OPD untuk menentukan usulan yang akan diakomodir. Tentunya harus sesuai dengan renja masing-masing OPD,\" jelasnya.
Dari hasil perhitungan, sambung Elyandes, 205 usulan tersebut membutuhkan biaya yang cukup fantastik, yakni mencapai Rp 180 miliar. Mengingat anggaran yang tersedia cukup terbatas, Elyandes mengatakan bahwa penetapan RKPD tahun 2020 akan dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
\"Ada beberapa bidang yang menjadi skala prioritas, yakni di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,\" tandas Elyandes.
Pantauan Bengkulu Ekspress, Musrenbang ini dibuka Asisten III Setda Pemkab Bengkulu tengah, Mun Gumiri SH MH yang dihadiri Ketua PN Bengkulu Utara, Perwakilan Kejari Bengkulu Utara, Kepala OPD lingkungan Pemda Bengkulu tengah serta forum Kades.
Dalam sambutannya, Mun Gumiri menegaskan, penyusunan RKPD dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Mun mengharapkan agar dokumen RKPD berisikan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Seperti pembangunan jalan, irigasi, pertanian, pengembangan wisata, pengadaan bibit ikan dan tanaman serta usulan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. \"Dokumen RKPD jangan hanya berisi program-program rutin atau bersifat ceremonial yang cenderung mengarah ke pemborosan anggaran. Sebab itulah, Kepala OPD harus benar-benar mengkaji ulang seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan anggaran terbatas, namun bisa bermanfaat bagi masyarakat,\" tutup Mun Gumiri.(135)