![](\"https://bengkuluekspress.disway.id/upload/2013/01/Helmi.jpg.jpg\"){kind=link}
Sedikitnya 2 frakasi yang menyorot bantuan Rp 1 miliar per kelurahan tersebut, yakni Fraksi Kebersamaan dan Fraksi Solidaritas Kerakyatan.
Fraksi Kebersamaan menyampaikan bahwa pada dasarnya pihaknya mendukung program Rp 1 miliar perkelurahan. Namun untuk tahun 2013 ini program tersebut tidak bisa dijalankan, karena pemerintah kota atau Walikota Bengkulu belum mengajukan Perda sebagai payung hukum dari program tersebut.
\"Untuk program Rp 1 miliar perkelurahan itu tidak bisa direalisasikan di tahun 2013 ini, karena belum memiliki payung hukum yang jelas. Jika tetap dipaksakan, maka akan menimbulkan persoalan hukum,\" kata Ketua Fraksi Kebersamaan, Maras Usman SSos.
Senada juga disampaikan anggota Fraksi Solidaritas, Ketman. Ia meminta program tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum membuat payung hukumnya. Hal ini sangat penting, karena program tersebut merupakan program unggulan yang membutuhkan anggaran besar untuk merealisasikannya. \"Pelaksanaannya harus disesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,\" tegasnya.
Selain itu, fraksi ini juga menyorot hal lainnya, seperti penyaluran dana hibah dan bantuan sosial harus tepat sasaran. Menyarankan agar Pemda kota segera memperbaiki jalan kota yang rusak, dan beberapa permasalahan lainnya.
Sementara itu, Fraksi Demokrat lebih menekankan Pemda kota untuk memberikan perhatian khusus pada pada sektor kebersihan, APBD untuk rakyat, tata kelola pemerintahan yang baik, penataan kawasan dan keindahan. Dan tak kalah penting lainnya di bidang kesehatan dan pendidikan untuk dapat menghilangkan berbagai pungutan ilegal seperti yang terjadi selama ini.
\"Kami juga meminta kepada Pemda kota untuk selalu bersinergi dengan legisltif agar pembangunan Kota Bengkulu mengalami perubahan yang nyata,\" ujar anggota Fraksi Demokrat, dr Anarulita Muchtar.
Di bagian lain, fraksi PKS mempertanyakan dasar penghitungan dan strategi apa yang digunakan Pemda Kota sehingga menargetkan PAD di 2013 ini mencapai Rp 65,8 miliar. Hal ini berpedoman pada PAD tahun lalu yang tidak pernah capai terget, padahal targetnya jauh dibawah tahun ini. \"Kami butuh jawaban dari walikota agar target PAD ini benar-benar bisa dicapai bukan hanya dijadikan target kosong saja,\" tanya Sekretaris Fraksi PKS, M Awaludin.
Di bagian lain, Fraksi Golkar menyorot tentang kinerja SKPD dibawah naungan Pemda kota belum maksimal dalam bekerja. Untuk itu, fraksi ini meminta ketegasan dari Walikota dan Wakil Walikota untuk menekankan semua SKPD agar terjadi percepatan pembangunan di Kota Bengkulu.
Sedangkan fraksi PAN lebih menyorot mengenai masih banyak warga pinggiran yang belum mendapatkan listrik, seperti di Kelurahan Teluk Sepang dan Padang Serai agar dapat ditindaklanjuti oleh Helmi-Linda.
\"Dalam membangun jalan lingkungan perlu diutamakan jalan yang belum pernah diperbaiki, hal ini untuk terjadinya pemerataan pembangunan,\" kata Ketua Fraksi PAN, H Adhar.
Selain itu, ia juga meminta Pemda kota memperhatikan masalah Pendidikan, Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas agar tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan walikota.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Bengkulu Ir Patriana Sosialinda mengatakan, semua saran dan pandangan itu akan ditampung pihaknya. Untuk merealisasikannnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan semua SKPD terkait dan instansi teknis lainnya. \"Semuanya kita tampung dulu, nanti kita realisasikan berdasarkan skala prioritas,\" tukasnya. (400)