Pendataan Kelompok Tani Harus Akurat

TUBEI, BE - Pendataan jumlah dan keberadaan kelompok tani yang ada di Kabupaten Lebong harus lebih akurat. Kelompok tani yang terdatapun haruslah kelompok tani yang permanen. Bukan kelompok tani yang muncul dan dibentuk saat ada bantuan dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat saja. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Lebong Ahmad Gusti kepada wartawan kemarin.

\"Pemerintah daerah juga harus menekan kepada dinas instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan, BP4K, Kepala Pertanian Kecamatan (KPK), termasuk PPL yang ada di wilayah kecamatan dan desa masing-masing untuk bisa berkoordinasi,. Sehingga saat merealisasikan bantuan kepada kelompok tani yang ada benar-benar tepat sasaran,\" kata Gusti.

Sebelum merealisasikan bantuan, Gustin menyarankan supaya dinas terkait juga terlebih dahulu memberikan sosialisasi maupun pelatihan dengan turun ke lapangan. Sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan potensi dan kebutuhan kelompok tani. Kelompok tani dan anggotanya juga bisa paham dan tahun bagaimana memanfaat bantuan yang mereka dapatkan dari pemerintah.

\"Jadi bantuan yang diberikan benar-benar bisa dimanfaatkan dan sesuai potensi masing-masing kelompok tani. Pemerintah juga lebih mudah melakukan poengawasan kalau kelompok tani tersebut benar-benar dibina dan permanen. Janga selalu terkesan bantuan hanya sebatas proyek dan jadi alat politik saja,\" lanjut Gusti.

Terkadang yang lebih ironisnya lagi, KPK maupun PPL yang ada sering tidak mengetahui kalau kelompok tani di wilayah mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Ini akibat dari kurangnya koordinasi antar komponen di sektor pertanian. Sehingga mereka yang dilapangan sering jadi sasaran protes masyarakat. \"Kedepan kita tidak ingin anggaran yang sudah dikeluarkan jadi sia-sia. Bahkan hasilnya tidak terarah dan tidak memberikan kontribusi kepada kesejahteraan petani di Kabupaten Lebong,\" pungkas Gusti.(777)