BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bengkulu mendukung Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,1 persen. Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja di Bengkulu.
Ketua BPD Hipmi Bengkulu, Yuan Degama mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menaikkan UMP. Tapi, hendaknya pemerintah juga memikirkan untuk memberi keringanan terhadap pengusaha yang belum mampu menaikkan UMP karena kapasitas usahanya. Sehingga pemerintah harus detail mengatur tentang kebijakan dan keringanan bagi pengusaha yang belum mampu agar usahanya dapat berjalan dengan baik.
\"Agar semua bisa sama-sama berjalan. Pengusaha itu kan macam-macam, ada yang besar ada yang kecil, baik kapasitas produksi, usaha maupun omzet mereka,\" kata Yuan, kemarin (31/10).
Menurutnya, pemerintah harus melihat kondisi pengusaha, dan tidak asal pukul rata. Harus ada keringanan diberikan kepada pengusaha yang belum mampu membayar 100 persen UMP, dan jangan langsung memberikan sanksi kepada pengusaha yang belum mampu membayar UMP yang telah ditetapkan nantinya.
\"Pengusaha juga sama seperti pekerja, sama-sama ingin sejahtera, jangan sampai hal ini memberatkan. Jadi, harus ada keringanan kepada pengusaha yang belum mampu,\" tutupnya.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi Bengkulu, Wehelmi Ade Tarigan juga menyambut baik kenaikan UMP 2019 sebesar 8,1 persen. Menurutnya, formulasi kenaikan UMP dirasa tepat karena sesuai dengan perhitungan inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).\"Itu sudah bagus, kita tidak melihat kenaikan tiba-tiba 20 persen sampai 30 persen,\" kata Ade.
Dijelaskan Ade, para pengusaha bisa lebih mudah menyesuaikan biaya produksi terhadap kenaikan UMP. Namun, ia juga meminta agar produktivitas pekerja ditingkatkan. \"Di satu sisi kita tahu ini akan naik tiap tahunnya, tetapi pengukuran dari produktivitas itu yang perlu dipikirkan. Kalau tidak, perbandingan antara produktivitas dan cost akan makin merenggang,\" ungkap Ade.
Bila produktivitas kerja tak ditingkatkan, ia khawatir investasi yang masuk ke Bengkulu juga tersendat. Terlebih, negara-negara kawasan Asia Tenggara jadi incaran investor global di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.\"Kita lihat dari beberapa report (investasi di kawasan ASEAN) masuknya ke Malaysia, Thailand, Vietnam. Yang masuk ke Indonesia belum. Itu jadi PR kita untuk meningkatkan produktivitas juga harus dimaksimalkan,\" tutupnya.(999)