BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dalam waktu dekat melakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabat eselon II, III dan IV.
Adapun metode evaluasi yang digunakan kali ini berbeda dari sebelumnya, karena masing-masing ASN yang menjadi bawahan akan diberikan kuisioner untuk menilai atasannya.
\"Jadi, bawahan akan menilai, kalau eselon II dinilai oleh eselon III, dan eselon III dinilai eselon IV. Sedangkan eselon IV dinilai oleh staf yang bersangkutan. Untuk melihat sejauh mana pejabat itu memimpin suatu OPD,\" ujar Kepala BKPP Kota, Drs Bujang Hr saat ditemui Bengkulu Ekspress di ruang kerjanya, kemarin.
Dijelaskannya, metode ini merupakan evaluasi diri dan jabatan (Edijab) dengan cara mengisi kuisioner melalui sistem online. Dalam aplikasi itu nanti akan ditampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, dan hasil dari jawaban tersebut akan dipersentasekan berdasarkan beberapa kategori, mulai dari Sangat Baik, Cukup Baik, Tidak Baik, Sangat Tidak Baik.
Bujang mengaku, cara ini baru pertama kali dilakukan oleh Pemkot, karena selama ini penilaian dilakukan cara manual sehingga membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasil.
\"Kami sedang menyiapkan aplikasi, dan ini baru kita terapkan pola ini. Pelaksanaannya Insya Allah minggu ketiga bulan Oktober ini akan kita laksanakan,\" ungkap Bujang.
Tak hanya itu, setelah dilakukan evaluasi, Pemkot juga melakukan asesment terhadap para pejabat yang bersangkutan untuk melihat sejauh mana kompetensi yang dimiliki pejabat tersebut, dan seperti apa kemampuannya dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya. \"Kalau asesement mungkin kita laksanakan akhir November mendatang,\" katanya.
Bujang juga mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan atas keinginan Walikota H Helmi Hasan SE dan Wakil Walikota Dedy Wahyudi SE MM, karena dalam target 100 hari kerjanya setelah dilantik, tak hanya mengejar prioritas pembangunan saja, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap kesiapan seluruh pejabat kota yang akan menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan apakah masih layak dipertahankan atau diganti.
Jika dari hasil evaluasi ini ada salah satu pejabat yang mendapat penilaian buruk, tentu akan menjadi dasar pertimbangan walikota untuk melakukan rotasi/mutasi.
\"Bahan pimpinan untuk evaluasi, kalau dia eselon II nanti kelihatan masih layak apa tidak di memimpin OPD tersebut, kalau tidak tentu kebijakan kepala daerah untuk dipindahkan ke tempat lain,\" tandasnya. (805)