BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Asisten II Setdaprov Bengkulu, Hj Yuliswani SE meminta masyarakat di tiga wilayah yaitu Kampung Bahari, RT 8 eks lokalisasi dan Teluk Sepang untuk bersabar tidak melakukan eksi demo terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu berjanji akan mencari solusi tempat tinggal baru, sebelum relokasi warga yang berada di tiga wilayah itu ke lahan hibah PT Pelindo II Bengkulu seluas 12,18 hektar.
\"Pasti kami akan cari solusinya. Itu warga kita, tidak mungkin tidak kita manusikan. Ujuk-ujuk langsung kita relokasi saja,\" ujar Yulis kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (18/10).
Dijelaskannya, rencana relokasi itu tetap dilakukan. Nemun saat ini, pemprov dan pemkot masih belum melakukan pembahasan secara detail rencana relokasi tersebut. Mengingat, saat ini pemda masih fokus terlebih dahulu menyelesaikan hibah lahan yang belum resmi diberikan oleh PT Pelindo II Bengkulu itu. \"Sekarang kita fokus dulu penyerahaan lahan. Nanti kalau sudah diserahkan, baru kita fikirkan teknis relokasi itu,\" tambahnya.
Kecemasan warga di tiga wilayah itu memang wajar dirasakan. Mengingat PT Pelindo II Bengkulu sudah melakukan rapat terbatas dengan perwakilan warga untuk rencana relokasi itu. Pemerintah memang sengaja mendorong warga untuk pindah dari tiga lokasi itu. Sebab, di tiga lokasi itu warga bertempat tinggal secara ilegal dilahan milik PT Pelindo. Jika dipindahkan ke lokasi lahan yang dihibahkan, maka warga akan memiliki lahan pribadi. \"Jelas pemerintah akan bertanggungjawab soal itu,\" papar Yulis.
Sementara itu, untuk proses penyerahaan lahan hibah dari PT Pelindo II itu saat ini masih belum selesai proses administrasi. Sebab, Badan Pertanahaan Nasional (BPN) baru selesai melakukan pengukuran lahan yang akan dihibahkan kepada masyarakat. Setelah nantinya dikeluarkan sertifikat lahan itu, maka warga secara resmi akan tinggal dilokasi tersebut. Untuk warga yang berada ditiga wilayah yang akan direlokasi itu, akan menempati lahan kosong yang bersisa sekitar 5 hektar. \"Kalau sudah selesai semua baru serahkan. Semakin cepat, maka semakin baik,\" tuturnya.
Sesuai rencana awal, sertifikat lahan untuk warga itu akan diserahkan secara langsung oleh presiden, bersamaan dengan lauching kawasan ekonomi khusus (KEK) di wilayah Pelabuhaan Pulau Baai Bengkulu. Menurut Yulis, dua kegiatan itu sebenarnya bisa disamakan. Ketika KEK belum juga selesai yang saat ini prosesnya masih di PT Pelindo II, maka hibah lahan itu yang akan lebih didulukan. Sehingga tidak harus menunggu KEK selesai, baru hibah lahan dilakukan.
\"Mana yang selesai dulu itu yang diserahkan. Kalau lahan selesai, tidak perlu nunggu KEK lagi,\" ungkapnya.
Yulis menargetkan, tahun ini penghibahaan lahan milik PT Pelindo II itu sudah bisa dilakukan. Mengingat perjanjian antar Pelindo dan Pemkot sudah dilakukan. \"Tahun ini target kita selesai. Karena semua sudah sama-sama setuju untuk menyerahkannya,\" pungkas Yulis. (151)