BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Kelompok Cipayung yang terdiri dari lima organisasi mahasisiwa yakni Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakana Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menolak keras upaya mengubah ideologi negara Pancasila menjadi Khilafah.
Hal ini mereka sampaikan terkait maraknya spanduk propaganda bertuliskan ajakan membangun sistem Khilafah Islamiyah di beberapa titik di Kota Bengkulu beberapa waktu lalu.
\"Secara lokal kita melihat baru-baru ini adanya upaya untuk merusak persatuan NKRI untuk mengganti dasar negara Pancasila menjadi Khilafah. Kami mengutuk keras tindakan pemecah belah masyarakat Indonesia tersebut,\" tegas Ketua GMKI wilayah Bengkulu, Efranoto di Mama Ling Cofe Resto di kawasan Jalan Soeprapto Kota Bengkulu, Selasa (4/9).
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Bengkulu M. Yuda mengatakan, sebenarnya oknum yang memasangkan spanduk tersebut itu berdasarkan ketidaktahuan mereka. Untuk itu, ia meminta masyarakat Indonesia khususnya Bengkulu untuk tidak tertipu seperti mereka.
Menurutnya, spanduk yang dipasang oleh oknum yang tidak dikenali ataupun ada unsur apapun yang ingin mereka canangkan di Bengkulu ini tidak bisa dibenarkan oleh alasan apapun. Karena sudah jelas, dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan organisasi seperti yang tercantum pada spanduk beberapa waktu lalu tidak diakui di Indonesia.
Ketua PMKRI Bengkulu, Marudud Silalahi menambahkan, pada dasarnya pihaknya kecewa dengan kelompok- kelompok yang sudah menegakkan sepanduk ingin membentuk Khilafah di Bengkulu ini.
Pihak keamanan diminta untuk mengusut tuntas kejadian itu dan menemukan pelakunya. \"Agar tidak terjadi kejadian yang sama terulang kembali dan mengancam keutuhan NKRI ini,\" tukasnya.
Sementara itu, Ketua PMII Bengkulu Muhammad Iqbal mengatakan, Kelompok Cipayung menyeruhkan masyarakat khususnya di Bengkulu agar menjaga kedamian. Karena, ada upaya-upaya memecah belah NKRI dengan berbagai motif.
\"Sistem kenegaraan kita sudah jelas, kita menganut azas Pancasila berdasarkan UUD 1945,\" jelasnya. Ia berharap masyarakat Bengkulu tidak terprovokasi apalagi dalam politik menjelang Pilpres 2019 mendatang. (hbn)