BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Aksi penutupan angkutan online di Kota Bengkulu menuai banyak pro dan kontra di Masyarakat. Sebagian masyarakat menolak transportasi berbasis aplikasi online ini ditutup lantaran berbagai kelebihan yang ditawarkannya, sebagian lagi menolak karena dinilai mematikan ekonomi angkutan umum.
Ketua Organda Provinsi Bengkulu, Syaiful Anwar mengatakan, ada sekitar 1.500 sopir angkot menuntut agar aplikasi online tersebut segera ditutup, karena sudah menyengsarakan pengemudi angkutan umum resmi. Ia menjelaskan sejak transportasi umum berbasis aplikasi online beroperasi, penghasilan para sopir angkot menurun drastis. Bahkan beberapa sopir angkot hanya bisa menyetor sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu. Padahal, sebelumnya, rekannya itu bisa menyetor hingga Rp300 ribu.\"Ini jelas merugikan sopir angkot di Bengkulu,\" kata Saiful.
Akibat berkurangnya pemasukan tiap bulan, banyak sopir angkot tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membayar kontrakan. Bahkan, ada istri yang meminta cerai.
\"Kami bukannya mempermasalahkan kalah saing dengan transportasi berbasis online. Selama mereka menaati aturan-aturan yang sudah ada, membayar pajak, jika mereka taksi maka mereka memasang plat kuning, ada argo dan tera, kami tidak mempermasalahkan,\" papar Saiful.
Selain itu, banyak juga sopir angkot mengaku rugi karena harus mengeluarkan biaya untuk mengurus semua persyaratan agar menjadi transportasi umum yang legal. \"Sementara, pengendara grab kan menggunakan mobil pribadi. Bahkan, ketika kami perhatikan dari platnya tidak ada yang bewarna kuning, ini kan artinya mereka tidak memiliki izin dari Pemerintah,\" tukas Saiful.
Sementara itu, salah satu pengemudi transportasi berbasis online Grab, Satria mengatakan, tidak mempermasalahkan jika para sopir kendaraan umum konvensional protes. Dia hanya berharap sopir angkot anarkis.\"Saya memang tau mereka berdemonstrasi karena mengeluh mengenai pendapatannya yang banyak berkurang setelah ada kehadiran Grab. Tapi, itu semua kini ada di tangan pemerintah,\" ujar Satria.
Sebab yang membuat aturan dan hukum adalah pemerintah. Dia turut menyebut justru dengan kehadiran Grab sejenis membantu pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan.
\"Saya kembalikan kepada masyarakat selaku pengguna, apakah mereka ingin Grab ditutup atau tidak. Pemerintah atau pejabat yang berwenang terhadap masalah ini juga perlu membuat kajian apakah transportasi berbasis online memberikan banyak manfaat atau malah merugikan,\" tukas Satria.
Selain itu, Pengamat Transportasi dan Kebijakan Publik Bengkulu, Hardiansyah ST MT mengatakan, walaupun Grab memanfaatkan teknologi, tetapi Grab memberikan jasa layanan transportasi bagi publik. Di saat angkot dikenai pajak, kir (pengujian kendaraan bermotor), dan dituntut memiliki pull Grab tidak memenuhi itu semua. \"Sementara, angkutan seperti Grab kan tidak. Masalahnya kan di situ. Menguntungkan konsumen, tetapi bagi angkot pada umumnya merugikan karena mereka berizin,\" ujar Hardiansyah.
Pihaknya menyarankan sebaiknya angkot juga memberikan fasilitas serupa agar tidak menimbulkan rasa iri dan tidak selalu merasa merugi. Karena selama ini angkot selalu menganggap Grab selalu untung dengan aplikasi.
\"Tetapi, angkot juga harus berbenah diri, memberikan fasilitas setara Grab. Alasan publik menggunakan Grab kan karena fasilitasnya mewah,\" tutupnya.(999)