Rencana Penutupan Aplikasi Dikecam
BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statisitik (Kominfotik) telah meminta manajemen Grab untuk menonaktifkan (offline) aplikasi Grab di Bengkulu. Namun, hingga kembali angkutan online ini masih beroperasi melayani penumpang. Rencana penutupan Grab di Kota Bengkulu ini justru mendapat kecaman dari banyak pihak.
Bahkan sekitar 2.500 masyarakat Bengkulu menandatangani petisi secara online menolak Grab ditutup lantaran selama ini lebih banyak membantu ketimbang angkutan umum kota (angkot). Salah satu masyarakat Kota Bengkulu, Ayu Sylvia (30) mengaku, menolak jasa angkutan online kesayangannya ditutup oleh Pemerintah Kota Bengkulu.
Dirinya menilai keputusan yang dilakukan Pemerintah tidak memihak kesejahteraan masyarakat Bengkulu. \"Kalau masih bertahan dengan angkot sama saja Pemerintah itu tidak memikirkan perkembangan zaman, ini kemunduran namanya,\" kata Ayu, kemarin (14/8).
Bukan hanya kemunduran, Pemerintah juga dinilai hanya memihak angkot sementara tidak memperdulikan kepentingan hajat hidup orang banyak. Selama ini Grab telah banyak membantu masyarakat mulai dari jasa angkutan transportasi hingga pemesanan makanan dan minuman. Bahkan Driver Grab bersedia melakukan apa saja yang diinginkan konsumennya termasuk jasa antar dan kirim barang. \"Mana bisa angkot melakukan itu, Pemerintah harusnya mikir,\" tegas Ayu.
Banyak masyarakat menganggap Pemerintah mengambil keputusan tidak dipikirkan secara matang. Bahkan setelah Grab resmi ditutup, warga Kota Bengkulu saat ini telah merasa kesulitan untuk melakukan pemesanan barang. Bahkan untuk pergi ke kantor juga menjadi sulit, karena jika naik angkot butuh dua sampai tiga kali transit. \"Ini tidak efektif dan efisien, bukannya mempermudah malah makin mempersulit,\" keluh Dhea Mukti (34), Warga Kota Bengkulu lainnya.
Ditutupnya Grab Bengkulu tidak hanya menuai protes, permasalahan ini juga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Kota Bengkulu. Berdasarkan informasi yang diterima dari Grab, ada sekitar 1.950 orang menggantungkan hidupnya dari jasa angkutan transportasi online ini. Jumlah pekerja tersebut bisa dikatakan lebih tinggi dari jumlah sopir angkot di Kota Bengkulu yang totalnya mencapai 1.500 orang. \"Pengangguran di Bengkulu pasti naik, karena ada ribuan yang bekerja ngeGrab,\" jelas Rio Sabella, salah satu Driver Grab Bengkulu.
Tidak hanya itu, ribuan driver Grab tersebut juga akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lantaran tidak ada uang untuk membeli sembako dan membiayai anak sekolah. Ditambah lagi rata-rata Driver Grab banyak yang melakukan kredit kendaraan bermotor, sehingga menyebabkan taraf hidup mereka semakin buruk kedepannya. \"Apakah pemerintah pernah memikirkan nasib pengendara Grab, saya pikir tidak, mereka hanya membela sepihak,\" terang Rio
Menanggapi penolakan Grab dan pembelaan yang dinilai sepihak membuat ribuan pengemudi Grab dalam waktu dekat akan melakukan aksi kepada Pemerintah menolak keputusan yang telah dibuat. Hal tersebut dilakukan mengingat di Provinsi lain, Grab bisa diterima dan tidak dipermasalahkan.
\"Dalam seminggu kedepan kami masih tenang, tetapi jika surat dari pusat sudah turun, kami juga akan melakukan aksi menolak keputusan Pemerintah,\" ujar Rio.
Seperti diketahui, selama seminggu ini, Driver Grab telah mematikan layanan order dari pelanggan. Hal ini dipicu oleh maraknya para sopir angkot yang mengintimidasi driver Grab. \"Kami akan lanjutkan lagi jika sudah ada perizinan dari Pemerintah,\" tukasnya
Sebelumnya, Kominfotik Provinsi Bengkulu, Eddy Prawisnu SH MHum, menjelaskan penutupan angkutan beraplikasi itu merupakan hasil hearing Dinas Kominfo dengan perwakilan 5 Angkot (Angkutan Kota) 5 warna di Kota Bengkulu, Senin (13/08) lalu. ”Jadi, hasil pertemuan itu, mereka (perwakilan 5 angkot Warna) meminta ditutupnya aplikasi Grab secara permanen,” terang Eddy Prawisnu, kepada Bengkulu Ekspress.
Eddy menerangkan, terkait adanya aspirasi para sopir Angkot itu, Dinas Kominfo di Provinsi Bengkulu, hanya menyampaikan surat ke Kementerian Kominfo. K arena kewenangan tersebut ada di Kementrian Kominfo bukan di pemerintah provinsi. “Kita sampaikan keinginan dari 5 angkot warna di Provinsi Bengkulu, yang menginginkan Grab tidak ada di Bengkulu,” tukasnya.(999)