BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Pemerintah Kota Bengkulu sudah mulai berkonsultasi dengan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Helmi-Dedy untuk memasukkan program prioritas dalam rancangan APBD 2019. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bengkulu, Drs Riduan MSi mengatakan, berdasarkan amanat Permendagri nomor 28 tahun 2018, penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 diundur dari pertengahan Juni menjadi pertengahan Juli. Hal itu bertujuan agar kepala daerah terpolih hasil Pilkada serentak bisa langsung ikut andil dalam penyusunan APBD tersebut.
\"Itu sudah kita lakukan, agar kepala daerah terpilih ini bisa langsung merumuskan program-program apa saja yang harus dimasukkan, sehingga pada 2019 mendatang bisa langsung dianggarkan,\" ujar Riduan, kemarin (3/7).
Dijelaskannya, maksud dari Permendagri ini agar kepala daerah terpilih bisa langsung menjalankan program yang menjadi janji politiknya saat kampanye sejak tahun pertama menjabat. Sehingga, selama 5 tahun kepemimpinan bisa menjalankan tugas secara maksimal.
\"Kalau dulu, kepala daerah terpilih itu masih menunggu sisa program kepala daerah sebelumnya sehingga tidak bisa langsung menjalankan program,\" ungkapnya.
Riduan juga menyampaikan, dari hasil perumusan calon Walikota Helmi Hasan dan Dedy Wahyudi masih memprioritaskan infrastruktur di tahun 2019, seperti menuntaskan sisa perbaikan jalan yang pada periode pertama lalu belum sempat dikerjakan, termasuk taman-taman, lampu jalan dan sebagainya. Selain itu APBD juga digunakan untuk pengembangan metode pelayanan publik agar tercipta kenyamanan di masyarakat.
\"Infrastruktur tersebut juga mengarah pada pembangunan fisik yang dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti perbaikan aset Pemkot, rumah sakit, hingga pengembangan objek wisata. Untuk jalan, program sebelumnya sudah hampir merata, dan tinggal anggaran pemeliharaan,\" jelasnya. (805)