BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menggelar advokasi dan sosialisasi Kampanye Measles dan Rubella (MR) tingkat Provinsi Bengkulu, kemarin (2/7). Kegiatan yang di selenggarakan di Ballroom Madelin Hotel ini dibuka oleh Kepala Dinas kesehatan Provinsi Bengkulu, H Herwan Antoni, SKM, MKes, Msi.
Kasi Surveilans Imunisasi Dimas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Dahlius SKM, MM mengatakan, pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang melibatkan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang didampingi oleh instansi lainnya. Sementara dari tingkat Provinsi Bengkulu juga hadir semua lintas sektor dan program yang terkait pelaksanaan Kampanye MR pada bulan Agustus-September 2018 mendatang.
\"Untuk di Provinsi Bengkulu, pencanangannya di lakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan,\" ujarnya.
Ditambahkannya, advokasi dan sosialisasi ini merupakan kelanjutan dari beberapa pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai agenda nasional dalam rangka Eliminasi Campak dan Pengendalian Penyakit Rubella dalam bentuk Congenital Rubella Syndrome.
Sebelas negara di Regional Asia Tenggara termasuk Indonesia sepakat Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubela pada 2020. Bengkulu bersama dengan 28 provinsi lain di luar Pulau Jawa akan melaksanakan Kampanye MR pada bulan Agustus-September 2018 dalam Fase II, setelah sebelumnya pada tahun 2017 dilaksanakan Kampanye MR Fase I untuk enam provinsi yang ada di Pulau Jawa.
Sementara itu Kepala Dinas kesehatan Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, SKM, MKes, MSi mengatakan, tujuan kampanye ini adalah mengendalikan penyakit Measles- Rubela. Adapun sasaran kampaye adalah anak berusia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun, dengan target cakupan minimal sebesar 95% sehingga eliminasi dapat tercapai.
\"Diharapkan dengan workshop ini tujuan Kampanye MR akan tercapai karena persiapan pelaksanaan kampanye sudah memasuki babak akhir sebelum pelaksanaan dimulai pada Agustus 2018. Peran lintas sektor yakni dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Organisasi Profesi (IDI, IDAI, PPNI, dan IBI), Tim Penggerak PKK, serta pemerintah daerah sangat penting dalam menyukseskan agenda nasional ini\", ujar Herwan.(**)