Peran Pesantren Dinilai Besar, Bapperida Mukomuko Dorong Kebijakan Lebih Berpihak

BENGKULUEKSPRESS.COM  – Kontribusi pondok pesantren dalam membangun sumber daya manusia dan membentuk karakter generasi muda di Kabupaten Mukomuko dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan kebijakan yang optimal. Pemerintah daerah pun didorong memberikan ruang yang lebih besar bagi pesantren dalam arah pembangunan ke depan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Mukomuko, Singgih Pramono, MH menilai pesantren selama ini telah memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Perannya bahkan tidak berhenti pada pendidikan keagamaan, tetapi juga menyentuh pembentukan karakter hingga kehidupan sosial.

Besarnya peran tersebut, kata Singgih, sudah semestinya menjadi pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah.

“Pesantren punya peran penting dalam membentuk peradaban masyarakat kita. Di sana bukan hanya ada proses pendidikan agama, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan dan nilai-nilai kehidupan yang dibawa para santri ke tengah masyarakat,” kata Singgih.

Meski demikian, ia mengakui besarnya potensi pesantren tersebut belum sepenuhnya mendapatkan proyeksi kebijakan yang tepat dari pemerintah.

BACA JUGA:SP3 Kasus Sawit 1,5 Ton Digugat, Kuasa Hukum Soroti Kejanggalan SKT 1987

BACA JUGA:Polisi Masuk Sekolah, Kapolres Mukomuko Bahas Bullying hingga Game Online

Kondisi itulah yang ingin didorong untuk berubah. Ke depan, pesantren diharapkan memperoleh ruang yang semakin baik dalam kebijakan pembangunan, tentu dengan tetap memperhatikan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah.

“Kalau melihat kontribusinya, memang sudah saatnya kita memikirkan pesantren lebih jauh. Jangan hanya melihat ketika ada kebutuhan fisik atau bantuan. Ada potensi besar di dalam pesantren yang bisa kita sinergikan dengan pembangunan daerah,” ujarnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan sarana dan prasarana pondok pesantren. Fasilitas pendidikan yang memadai dinilai penting untuk menunjang aktivitas belajar dan pembinaan para santri.

Namun, Singgih menekankan dukungan pemerintah terhadap pesantren sebaiknya tidak berhenti pada pembangunan fisik.

Pemerintah dan pengelola pesantren perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka agar kebutuhan di lapangan dapat diketahui sekaligus diselaraskan dengan arah pembangunan daerah.

“Yang perlu kita bangun adalah pola hubungan yang produktif. Pemerintah punya program dan arah pembangunan, sementara pesantren punya kekuatan dalam mendidik serta membina generasi. Kalau ini dipertemukan, tentu manfaatnya akan lebih besar,” jelasnya.

Dengan pola tersebut, kebijakan terhadap pesantren diharapkan dapat diarahkan tidak hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan sumber daya manusia Mukomuko dalam jangka panjang.

Sumber: