Pendamping PKH Diminta Aktif Dorong Graduasi KPM dan Perkuat Validasi Data Sosial

BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita, yang meminta seluruh pendamping PKH bekerja secara profesional serta fokus menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Menurut Afriyenita, pendamping PKH memiliki peran penting, tidak hanya dalam penyaluran bantuan sosial, tetapi juga dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mampu mandiri dan keluar dari ketergantungan bantuan pemerintah.

“Pendamping PKH harus menjadi ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendampingan harus dilakukan secara serius agar masyarakat penerima bantuan dapat segera graduasi dan hidup lebih mandiri,” ujarnya.

BACA JUGA:Tahun 2026, Pemkot Bengkulu Targetkan PAD Retribusi TKA Capai Rp500 Juta

BACA JUGA:Pengadaan Smart TV di Satuan Pendidikan Kota Bengkulu Capai 90 Persen, Dorong Pembelajaran Digital Lebih Inter

Ia menekankan bahwa bantuan sosial bersifat sementara dan tidak dapat diterima selamanya oleh masyarakat penerima manfaat. Karena itu, para pendamping diminta terus memberikan pemahaman kepada KPM agar memiliki motivasi meningkatkan taraf hidup keluarga.

“Bansos bukan untuk selamanya. Maksimal diberikan selama lima tahun bagi KPM aktif, kecuali untuk lansia tidak produktif dan penyandang disabilitas berat,” jelasnya.

Selain itu, Afriyenita juga meminta pendamping PKH berperan aktif dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat, yakni sekolah berasrama gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. 

Para pendamping diminta turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi calon siswa yang layak menerima program tersebut.

“Tugas pendamping adalah memastikan anak-anak yang benar-benar membutuhkan bisa terakomodasi dalam program Sekolah Rakyat. Proses pendataan harus transparan dan dilakukan langsung dengan mendatangi rumah warga,” katanya.

Di sisi lain, Dinas Sosial Kota Bengkulu juga menaruh perhatian serius terhadap pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Para pendamping PKH diminta aktif melakukan verifikasi dan validasi data melalui proses ground checking bersama pemerintah daerah.

Afriyenita menilai akurasi data menjadi faktor penting dalam penyaluran program bantuan sosial agar tepat sasaran. Oleh sebab itu, keterlibatan pendamping di lapangan sangat dibutuhkan untuk memastikan kondisi masyarakat sesuai dengan data yang tercatat.

“Data yang akurat hanya bisa diperoleh jika pendamping benar-benar turun langsung melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah. Kita juga membantu BPS dalam proses pemutakhiran data yang kini dilakukan setiap tiga bulan,” tutupnya. (*)

Sumber: