Gubernur Helmi Launching Samsat Desa, Program Pelayanan Pemprov Bengkulu Hadir di Mukomuko

BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperluas jangkauan pelayanan publik hingga ke tingkat desa.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan didampingi Wakil Gubernur Mian secara resmi meluncurkan program Samsat Desa di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Bengkulu, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko

Peluncuran Samsat Desa di Kecamatan Ipuh tersebut bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada masyarakat, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga lebih mudah diakses hingga ke tingkat desa.

“Bismillahirrahmanirrahim, kita luncurkan Samsat Desa untuk mempermudah layanan pembayaran pajak kendaraan. Semoga hadirnya Samsat Desa ini membawa dampak yang baik, khususnya bagi masyarakat Ipuh,” ujar Helmi Hasan.

BACA JUGA:Ribuan Rumah di Bengkulu Nikmati Program BPBL, Helmi: Rumah Terang hingga ke Pelosok

BACA JUGA:Polsek SAM Seluma Amankan Miras Tanpa Izin Edar Saat Ops Pekat Nala

Program ini merupakan bagian dari komitmen kepemimpinan Helmi Hasan dan Mian dalam menghadirkan pelayanan publik yang ramah, cepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.

Layanan Samsat Desa di Kecamatan Ipuh diharapkan mampu memangkas jarak tempuh, mengurangi biaya transportasi masyarakat, serta mempercepat proses administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Lebih lanjut, Helmi Hasan menjelaskan bahwa program tersebut melibatkan sejumlah mitra strategis guna memastikan layanan berjalan optimal, tertib, dan akuntabel.

“Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, Hadianto, optimistis kehadiran Samsat Desa dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

“Mudah-mudahan dengan hadirnya Samsat Desa ini target PAD kita dapat terus tercapai. Program ini sangat membantu masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan,” ujarnya.

Sumber: