Reses Marliadi Diserbu Keluhan Warga, Masalah BPJS hingga Jalan Gelap Jadi Sorotan

BENGKULUEKSPRESS.COM - Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Gerindra, Marliadi, menggelar reses pertama masa sidang tahun 2026 di kediamannya, Selasa (17/2/2026). 

Kegiatan tersebut dihadiri warga dari Kecamatan Muara Bangkahulu dan Sungai Serut yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan secara langsung.

Dalam dialog terbuka tersebut, sejumlah persoalan krusial mencuat. Mulai dari minimnya penerangan jalan umum, permasalahan layanan jaminan kesehatan, hingga kebutuhan regulasi perlindungan bagi guru. 

Warga berharap aspirasi yang disampaikan tidak hanya ditampung, tetapi juga diperjuangkan hingga terealisasi.

Permasalahan layanan BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan. 

Warga mengaku kerap mendapati status kepesertaan mereka tiba-tiba tidak aktif saat hendak berobat. Bahkan dalam satu keluarga, ada anggota yang masih aktif, sementara yang lain justru hilang dari sistem.

BACA JUGA:Jamin Stok Aman Jelang Ramadan, Disperindag Bengkulu Selatan Sidak Pangkalan LPG 3 Kg

BACA JUGA:BPBD Kota Bengkulu Evakuasi Pohon Tumbang di 6 Titik, Warga Diminta Hindari Parkir di Bawah Pohon

“Banyak warga datang mengadu, ketika mau berobat ternyata BPJS tidak aktif. Ada juga dalam satu rumah tangga, sebagian aktif dan sebagian tidak. Ini yang perlu kita luruskan bersama,” ujar Marliadi di hadapan konstituennya.

Ia menyebut, dalam satu bulan terakhir laporan serupa cukup banyak diterimanya. Menurutnya, persoalan ini sangat serius karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. 

Untuk memberikan penjelasan langsung kepada warga, pihak BPJS turut dihadirkan dalam reses tersebut guna memberikan edukasi terkait mekanisme kepesertaan dan pembaruan data.

Marliadi menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur administrasi sehingga terjadi miskomunikasi. Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak ada lagi warga yang dirugikan akibat permasalahan administratif.

Selain isu kesehatan, warga juga menyoroti minimnya penerangan jalan di sejumlah titik permukiman. Kondisi jalan yang gelap dinilai rawan kecelakaan dan tindak kriminalitas. Masyarakat pun meminta pemerintah kota segera melakukan penambahan dan perbaikan lampu penerangan jalan.

Menanggapi hal tersebut, Marliadi berjanji akan membawa seluruh aspirasi itu ke dalam pembahasan rapat-rapat DPRD. Ia menegaskan bahwa penerangan jalan merupakan fasilitas publik vital yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Sumber: