Muswil X DPW PPP Provinsi Bengkulu 2026, DPC Kompak Tolak Terseret Konflik Pusat

BENGKULUEKSPRESS.COM - Polemik dualisme kepemimpinan di tubuh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali berdampak hingga ke daerah. Kali ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP dari lima kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu secara terbuka menyampaikan sikap tegas dan kritis terkait rencana pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X DPW PPP Provinsi Bengkulu tahun 2026.

Sikap tersebut muncul sebagai bentuk kegelisahan kader di tingkat akar rumput yang hingga kini masih dibayangi ketidakpastian akibat belum tuntasnya konflik kepemimpinan di tingkat pusat.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Fepi Suheri, S.AP, didampingi para Ketua dan Sekretaris DPC dari lima kabupaten/kota, dalam pertemuan yang digelar di Hotel Wilo, Kota Bengkulu, Kamis (5/2/2026).

Fepi mengungkapkan, kondisi dualisme kepemimpinan di DPP PPP telah menempatkan pengurus DPC di daerah pada situasi yang serba sulit dan membingungkan. Ia mengibaratkan posisi DPC saat ini berada dalam pilihan “simala-kama”, di mana setiap langkah berpotensi menimbulkan persoalan baru.

“Dualisme kepemimpinan di DPP PPP membuat kami di daerah berada pada posisi yang tidak mudah. Kami ingin patuh, tetapi juga harus memastikan kepatuhan itu benar-benar sesuai dengan aturan organisasi,” ujar Fepi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Benteng.

BACA JUGA:Kejati Bengkulu Sita Rp4,95 Miliar dari Tersangka Kasus PLTA Musi, Tak Hapus Unsur Pidana

BACA JUGA:Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Sebagai organ struktural partai, DPC PPP se-Provinsi Bengkulu menegaskan komitmen penuh untuk tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi (PO), serta seluruh kebijakan partai yang sah. Namun, di tengah konflik internal di tingkat pusat, muncul pertanyaan mendasar soal arah loyalitas yang harus dipegang.

Menurut Fepi, mayoritas DPC di Bengkulu sepakat bahwa loyalitas tidak boleh diarahkan kepada figur atau kubu tertentu, melainkan kepada PPP sebagai institusi politik yang sah secara hukum dan organisasi.

“Kami tidak ingin terseret dalam konflik elite. Posisi kami jelas, hanya tunduk dan loyal kepada Partai Persatuan Pembangunan sebagai institusi, bukan kepada salah satu kubu,” tegasnya.

Atas dasar itu, DPC PPP se-Provinsi Bengkulu menyatakan hanya akan mengikuti dan mengakui pelaksanaan Muswil X DPW PPP Provinsi Bengkulu apabila perintah Muswil tersebut secara jelas, sah, dan resmi berasal dari DPP PPP. Perintah tersebut harus ditandatangani secara bersama oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam struktur kepengurusan yang sah secara administrasi partai.

Penegasan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH.15.AH.11.02 Tahun 2025 tertanggal 6 Oktober 2025, yang menjadi dasar legalitas kepengurusan dan kebijakan partai secara nasional.

Selain menyampaikan sikap organisatoris, DPC PPP Bengkulu juga mengimbau para elite partai di tingkat pusat untuk mengedepankan suasana yang sejuk, guyub, dan penuh kebersamaan dalam mengelola organisasi. Mereka menilai konflik yang berkepanjangan justru berpotensi merugikan partai, menciptakan kebingungan di akar rumput, serta membuka ruang bagi klaim-klaim sepihak.

“Kami berharap elite partai di pusat segera menyelesaikan konflik secara bijak dan bermartabat. Jangan sampai dinamika di atas mengorbankan soliditas kader di daerah,” kata Fepi.

Sumber: