Dinikmati PNS, Jangan Salahkan BPS

BINTUHAN, BE-  Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur  meminta pihak Dinas Kesehatan  tidak menyalahkannya, mengenai  Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat)  yang banyak dinikmati PNS. Pihaknya meminta tidak saling menyalahkan terkait hal tersebut.

\"Kita sikapi data tersebut dengan baik, dimana letak kesalahannya. Apa benar Jamkesmas itu rata-rata PNS.  Dinkes harus bisa membuktikan dan  sama-sama klarifikasi data Jemkesmas tersebut,\" ujar Kepala BPS Kaur Ir Arbi,  kemarin.

Menurutnya, data BPS berdasarkan sensus penduduk 2010  sangat akurat, sehingga jika ada PNS  mendapatkan fasilitas Jamkesmas kemungkinan diangkat terhitung Maret 2011.  Karena pengangkatan PNS tahun 2010 itu baru mulai tahun 2011. Seharusnya pihak Dinkes melakukan verifikasi data ulang sebelum dibagikan kepada masyarakat.

Sehingga tidak perlu menyalahkan pusat statistik sebagai awal persoalan data Jamkesmas.  \"Makanya kita minta bukti akurat jika kesalahan itu ada pada data, karena saat pendataan melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) melibatkan kades, setelah itu pihaknya mengunjungi setiap rumah-rumah dengan data akurat,\" jelasnya.

Arbi mengatakan, setelah data PPLS itu selesai kemudian diserahkan kepada Tim Nasional Pendataan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tingkat pusat yang diketahui  Wapres  sedangkan di Kabupaten diketuai oleh Wabup Kaur. Lalu data tersebut diolah oleh pusat untuk dijadikan data sesuai dengan keadaanya, maka demikian data BPS diyakini 80 persen benar. Jika data Jamkesmas ada PNS yang menerimanya tidak sebanyak apa yang dikatakan dinkes.

\"Makanya saat ini pihaknya mengharapkan data yang ada sekarang jika benar PNS maka harus dibuktikan dengan baik, karena saat ini pihaknya juga akan meneurunkan tim untuk menyikapinya,\" jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan  Kaur dr Marlena melalui Sekretaris A Karim S Kep MPd mengatakan pihaknya sebenarnya tidak menyalahkan BPS.  Masyarakat desa selalu mepertanyakan kartu jamkesmas yang dibagikan ternyata banyak PNS.  Pihaknya tidak pernah melakukan penadataan jamkesmas. Namun hanya menerima kartu dari kemenkes pusat, tetapi sebelum dikeluarkan kartu jamkesmas tentu mengacu data BPS.

\"Kita binggung kenapa banyak PNS.  Saat ini kita masih melakukan peninjauan ke desa-desa dan verifikasi Jamkesmas. Kita tetap akan melakukan koordinasi dengan BPS, jika ada PNS kita akan mencabutnya,\" jelasnya.(823)

Sumber: