Pemkab Tambah Kuota Jamkesda

TAIS, Bengkulu Ekspress - Tidak sinkronnya data warga miskin Kabupaten Seluma dan ada yang tidak tertampung dalam jaminan kesehatan daerah (jamkesda) maupun dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS). Membuat Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Dinas Kesehatan menambah jumlah kuota warga penerima jamkesda. Pada 2018 ini sebanyak 11 ribu warga mendapatkan jaminan kesehatan.

“Sekalipun bertambah terdapat 1000 kuota yang dikosongkkan agar bila sewaktu-waktu ada warga miskin belum tercover bisa dimasukkan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Khairid Muvhtar SSos melalui Kabid Kesmas Solihin SSos kepada BE kemarin (31/1).

Disampaikan, pemerintah daerah menambah kuota tersebut dari 2017, yang hanya sebanyak 7.493 jiwa penerima Jamkesda. Penambahan ini sudah didanai melalui APBD Seluma 2018. Penambahan ini tidak lain untuk menampung masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan JKN KIS. Sehingga sebanyak 1.000 kuota masih tersisa untuk cadangan jika sewaktu-waktu di masukkan warga yang memang belum tercover di Jamkesda dan JKN KIS.

“Penambahan kuota ini memang harus dilakukan, mengingat banyak warga yang memang belum masuk kedalam JKN KIS itu sendiri,” sampainya.

Sholihin menerangkan, terdapat kendala dalam pemberian Jamkesda ini, mengingat masih banyak data kemiskinan di Seluma belum terhimpun secara benar. Sehingga, masih ada warga kurang mampu yang tidak mendapatkan JKN KIS maupun Jamkesda. Namun untuk pengisian kuota 1000 ini jelas harus mendapatkan rekomendasi dari dinsos dan kelurahan/Desa serta kecamatan.

\"Kita tidak bisa mengusulkan tanpa rekomendasi dinas sosial,\" jelasnya. Dia menambahkan, penerima JKN KIS di Seluma sebanyak 83 ribu jiwa. Data penerima ini menggunakan data kemiskinan tahun 2011. Hal itu, menyebabkan ketidak singkronan data dengan kondisi di desa.

\"Ada Kepala Desa Lawang Agung mengembalikan 60 kartu JKN KIS. Alasannya tidak bisa diberikan karena ada yang sudah meninggal dan ada ada yang tidak masuk warga desa itu,\" beber Chaidir.

Tambahnya, ketidak singkron data ini memang sudah terjadi. Mengingat taraf hidup seseorang tersebut setiap tahunnya mengalami perobahan. Sehingga memang banyak yang temui seperti itu, ada warga tidak mampu yang mau berobat tapi tidak ada JKN KIS atau Jamkesda. (333)

Sumber: