Mutasi Pemkot Terancam Dibatalkan

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Mutasi atau penggantian dan pengisian pejabat administrator dan pejabat pengawas yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) pada tanggal 19 Januari lalu, terancam dibatalkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pasalnya, Pemkot dinilai tidak mengindahkan peringatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menunda mutasi terhadap 52 pejabat struktural.

Untuk itu, Mendagri akan mengkaji hasil mutasi yang digelar tersebut, bahkan Mendagri juga akan menurunkan tim untuk melakukan penilaian.

\"Saya juga kaget mengapa mutasi itu dilakukan. Saya juga tidak tahu dasarnya apa menggelar mutasi, mungkin tembusan dijadikan dasar pelantikan,\" ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (21/1).

Rohidin mengatakan, surat persetujuan dari Mendagri untuk melakukan pelantikan memang sudah ada. Namun surat tersebut ditujukan kepada Plt Gubernur, agar melakukan mempertimbangkan pelantikan bisa digelar atau tidak. Sementara surat yang diberikan kepada Pemda Kota itu hanya sebatas surat tembusan, bukan persetujuan. Pemprov pun sudah mengeluarkan surat penundaan pelantikan.

\"Surat dari Mendagri itu saya terima Jumat (19/1) sore. Perintah Mendagri itu persetujuan gubernur, makanya saya sampaikan dengan Sekdaprov untuk menyampaikan ke pemda kota agar ditunda terlebih dahulu. Tapi ternyata sudah ada pelantikan, saya kaget,\" tuturnya.

Menurut Rohidin, penundaan lantaran jam kerja juga sudah sore serta jabatan walikota dan wakil walikota akan habis pada tanggal 21 Januari. Surat yang diterima hari Jumat sore itu tidak akan memungkinkan akan dilakukan pelantikan, sebab Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Artinya pelantikan itu tidak akan bisa dilakukan pada hari libur, ternyata pelantikan tetap bisa digelar Jumat sore.

\"Pertimbangan saya begitu, ternyata pelantikan tetap dilakukan,\" ungkap Rohidin.

Meski demikian, Rohidin meminta agar masalah ini nantinya bisa diselesaikan oleh careteker walikota yang baru, agar tidak berlarut-larut, sehingga kondisi pemerintahan menjadi tidak stabil.

Ia menegaskan, semua aturan pemerintahan itu ketika mengikuti tingkat atas dan koordinasi dilakukan secara intensif, maka hal-hal yang mengganggu kinerja pemerintahan tidak akan terjadi. Sehingga pemerintah bisa fokus menjalankan tugas untuk mengabdi kepada masyarakat.

\"Ya mudah-mudahan ada penyelesaiannya dan pemerintah bisa tetap kondusif. Itu yang kita harapkan,\" pungkasnya. (151)  

Sumber: