Redenominasi Demi Gengsi, Bakal Rawan Dikorupsi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi rencana pemerintah dan Bank Indonesia menjalankan redenominasi rupiah. Menurutnya, redenominasi bukan kebijakan yang tepat saat ini.

\"Tidak prioritas dan hanya menghamburkan anggaran. Ada masalah lain yang lebih penting ketimbang redenominasi,\" ujar Fadli di Jakarta, Minggu (21/7). Fadli mengatakan, redenominasi hanya diperlu ketika terjadi hyperinflasi. Sementaraa saat ini, lanjutnya, Indonesia tidak mengalami hyperinflasi tapi ketimpangan pemerataan ekonomi. \"Maka ketimpangan inilah yang harusnya diselesaikan dulu oleh pemerintah,\" cetusnya. Lebih lanjut Fadli mengatakan, redenominasi berarti pencetakan uang baru. Fadli yang mengutip pernyataan anggota Komisi Keuangan DPR, Sadar Subagyo, mengatakan, BI menghabiskan  Rp8,3 triliun untuk mencetak 10 persen uang tiap tahunnya. Karenanya diperkirakan kebijakan redenominasi   bisa memakan anggaran Rp 100 triliun. \"Anggaran sebesar ini sangat berpeluang menjadi bancakan para pemburu rente. Tentunya rawan korupsi,\" katanya. Ia menambahkan, efek redenominasi pun besar implikasinya, terutama menaikkan tingkat inflasi. Sebab, masyarakat akan merasa uang yang dipegang bernilai murah. Yang juga dikritisi Fadli adalah tidak adanya penjelasan Kemenkeu ke DPR terkait rencana redenominasi itu. Sayangnya, katanya, Kemenkau justru sudah melontarkan wacana itu ke publik. Karenanya Fadli menegaskan, redenominasi harus dibatalkan karena dianggap tak ada urgensinya bagi perekonomian nasional. \"Jangan hanya didasarkan pada gengsi semata saja. Sementara masih banyak masalah ekonomi lain yang harus segera direspon dan prioritas seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan,\" pungkasnya.(boy/jpnn)