Walikota Sambangi Kampung Nelayan

BENGKULU, bengkuluekspress.com- Guna memantau secara langsung kondisi warga perumahan khusus nelayan, Senin (06/10/17) Walikota Bengkulu Helmi Hasan turun langsung memantau aktivitas para nelayan ke Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya. Selain keliling dan melihat kondisi bangunan rumah, pada kesempatan itu Walikota juga mendengar aspirasi dan keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga listrik. \"Pemerintah sudah buatkan perumahan, warga masih mengeluhkan soal PDAM karena tendangan airnya tidak kuat. Solusinya kita akan bangun sumur bor. Kemudian listrik sudah menyala tapi beban listriknya 1300 Kwh jadi keluhan masyarakat. Jadi kita akan bicarakan dengan PLN,\" ujar Helmi Hasan. Selain listrik dan air, warga juga mengajukan pembuatan pos kamling demi keamanan di lingkungan tersebut. Apalagi saat ini Pemkot fokus mewujudkan Bengkulu aman melalui program 8 Tekad Bengkuluku.

\"Kita akan kirim bahan baku, semen, pasir dan kebutuhan lainnya, asal warga kompak untuk gotong-royong,\" ujar Walikota.

Dalam kesempatan itu, Walikota juga memberikan bantuan berupa satu buah kontainer pengangkut sampah untuk warga. Dan untuk pembangunan di tahun 2018 mendatang, Walikota juga berjanji akan membangun jalan dan jembatan dilokasi tersebut. \"Pembangunan kita lakukan bertahap, masyarakat harap bersabar,\" ungkapnya. Syamsu Alam, Ketua RT 18 Kampung Bahari berjanji akan mengakomodir warganya untuk bergotong royong membangun dan menjaga bantuan yang telah diberikan. \"Saya mewakili warga berterimakasih kepada Walikota yang sudah memberikan bantuan untuk kampung nelayan ini. Saya dan warga siap untuk menjaga dan memanfaatkan dengan baik semua bantuan yang diberikan untuk membangun kampung nelayan,\" kata Syamsu. Walikota Bengkulu Helmi Hasan juga menegaskan program pemkot adalah APBD untuk rakyat, maka pembangunan kedepan menitikberatkan pada swakelola masyarakat. Agar terwujud maka Pengelolaan dan kekompakan adalah kuncinya. Sementara, terkait persoalan lahan, Walikota juga berjanji akan memperjuangkan 11,8 hektar lahan yang ditempati warga. Sebelumnya pertemuan Walikota dengan PT Pelindo dan Kementerian PUPR di Jakarta menyepakati lahan seluas 11,8 hektar diserahkan kepada masyarakat setempat. (rls/ibe)

Sumber: