Dewan Desak Pelebaran Jalan Dikerjakan

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 masih banyak gagal dilaksanakan. Salah satunya, terkait pelebaran jalan yang ada di Kota Bengkulu, tepatnya di kawasan simpang empat Skip. Padahal tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu dan DPRD Provinsi telah menganggarkan pelebaran tersebut sebesar Rp 17 miliar. Namun sayangnya, pembangunan tersebut tak kunjung dilaksanakan. Wakil Ketua (Waka) II DPRD Provinsi Bengkulu, H Suharto MBA menegaskan harusnya pembangunan tersebut tidak lagi gagal dilakukan. \"Jalan ini untuk kepentingan masyarakat, seharusnya jika sudah dianggarkan itu dikerjakan,\" terang Suharto kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (15/10). Dikatakanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama DPRD sudah dua kali menganggarakan pelabaran jalan di sepanjang jalan Simpang Skip tersebut. Untuk tahun 2016, anggaran pelebaran itu sebesar Rp 4 miliar, namun tidak juga dikerjakan. Tidak berhenti disitu saja, pelebaran jalan tersebut juga kembali dianggarakan lebih besar di APBD 2017 sampai Rp 17 miliar. \"Itu sudah dua kali, anggarananya dimasukan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),\" tambahnya. Politisi Gerinda ini menegaskan, pemprov memang harus serius untuk menyelesaikan program pembangunan yang telah dianggarkan. Jika terus gagal, maka anggaran tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Akhirnya masyarakat terus yang dirugikan. Apalagi saat ini, APBD Perubahaan tahun 2017 telah diketok palu dan dalam APBD P tersebut tidak ada lagi program fisik untuk dianggarkan.

\"Di APBD Perubahaan tidak ada lagi program fisik. Jika memang waktunya masih cukup sampai akhir tahun, maka tidak ada alasan untuk dikerjakan,\" ungkap Suharto.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kapala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Ujang Sehat ST mengatakan pelebaran jalan simpang skip Kota Bengkulu, memang gagal untuk dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Gagalnya tersebut, lantaran dari perencanaan pada APBD 2017, belum matang. Sehingga program tersebut harus terlebih dahulu ditunda untuk dilaksanakan. \"Ada perencanaanya belum matang. Jadi belum bisa dilaksanakan pada tahun ini,\" ungkap Ujang. Meski tidak dilaksanakan pada tahun ini, Ujang menegaskan, anggaran pelebaran tersebut tetap akan dilakukan. Di APBD Perubahan ini, Dinas PUPR Provinsi kembali memasukkan perencanaan program pelebaran jalan tersebut. Sehingga pada tahun 2018 nanti, pelebaran tersebut sudah bisa dianggarakan dan dikerjakan tepat waktu. \"Di APBD-P ini kita masukan lagi perecanannya dan tahun 2018 baru kita anggarkan lagi,\" pungkasnya. (151)

Sumber: