Pendemo Tuntut Bukti Penggunaan Anggaran

BENTENG, Bengkulu Ekspress - Puluhan pendemo yang tergabung dalam organisasi Simpul Intelektual Masyarakat Bengkulu Tengah (SIMBT) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Benteng, Kamis (13/7) kemarin. Pantauan BE, penyampaian aspirasi dilakukan secara bergantian oleh sejumlah peserta pendemo selama kurang lebih 2 jam, sejak pukul 10.00-12.00 WIB. Aksi berlangsung aman dan kondusif dengan pengawalan ketat oleh ratusan personel polisi yang berasal dari Mapolres Bengkulu Utara (BU) dan jajarannya yang dipimpin langsung oleh Kapolres BU, AKBP Andhika Vishnu SIK. Dalam orasinya, Korlap Aksi, Harisna Asari dengan tegas mengkritik kinerja dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Benteng. Menurutnya, sebagian besar kegiatan ataupun proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Benteng terdapat indikasi penyimpangan berupa tindak pindana korupsi (Tipidkor).

\"Banyak proyek di Kabupaten Benteng yang diduga ada penyimpangan. Dimulai dari pengadaan alat kesehatan (alkes), pembangunan gedung, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan ataupun pengadaan lahan,\" beber Harisna. Meskipun enggan membeberkan nama proyek dan kegiatan yang diduga ada penyimpangan, Harisna menegaskan bahwa kondisi seperti itu akan sangat merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan oknum pejabat tertentu.

\"Kami menilai bahwa pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Benteng tidak pro kepada rakyat. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak akan maksimal,\" imbuhnya. Senada juga disampaikan pendemo lainnya, M Asromi SPd. Ia mendesak agar Pemkab Benteng bisa mengambil sikap dan memberikan bukti-bukti secara real (nyata) terkait penggunaan anggaran di Kabupaten Benteng beberapa tahun terakhir.

\"Kami berikan waktu selama 3 (tiga) hari. Jika tidak bisa membuktikan penggunaan anggaran secara benar, kami akan kembali melakukan aksi demo. Tentu saja aksi berikutnya akan melibatkan massa yang lebih banyak,\" pungkas Asromi. Terpisah, Sekda Benteng, Muzakir Hamid SSos MM memastikan bahwa pihaknya akan memenuhi tuntutan yang disampaikan oleh SIMBT tersebut.

\"Karena beberapa kegiatan yang dilakukan telah beberapa tahun berlalu. Selain itu, beberapa pejabat juga telah berpidah tugas. Sebab itu, kami tentunya membutuhkan sedikit waktu untuk menunjukkan bukti penggunaan anggaran,\" ungkap Sekda.(135)

Sumber: