Jukir Desak Kadishub Dicopot

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Sebanyak 6 orang perwakilan juru parkir (Jukir) didampingi Pembina Jukir, Tarmizi Gumay SH MH mendatangi kantor DPRD Kota Bengkulu, kemarin (19/6).

Kedatangan mereka ini untuk mengadukan beberapa polemik parkir di Kota Bengkulu yang dinilai semrawut.

Menurut Pembina Forum Jukir Kota Bengkulu (FJPKB), Tarmizi Gumay, beberapa polemik tersebut seperti masih diperbolehkannya badan jalan menjadi lapak parkir yang bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Kemudian dugaan beberapa penarikan retribusi secara ilegal, serta perbedaan tarif retribusi parkir di beberapa tempat seperti mall, bandara, dan pertokoan modern.

\"Parkir di Kota Bengkulu ini banyak yang tumpang tindih, ada orang yang sudah punya SPT di satu tempat, tetapi dikeluarkan lagi SPT untuk orang lain, wajar kalau PAD-nya tidak teratur. Belum lagi ada jukir yang kerja ada yang tidak, jadi Kepala Dinas Perhubungan ini cuma bisa ngomong doang, ya ganti saja,\" tegas Tarmizi kepada Anggota Komisi II DPRD Kota.

Sayangnya, mediasi melalui hearing bersama Komisi II dan Dinas Perhubungan ini tidak membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Perhubungan memilih tidak menghadiri rapat tersebut, meskipun undangan sudah dilayangkan DPRD kota jauh hari sebelumnya.

Melihat sikap Dishub yang terkesan acuh dan tak menghormati undangan dari anggota dewan, Tarmizi Gumay meminta Komisi II sebagai mitra kerja Dishub untuk merekomendasikan ke walikota untuk mencopot Kepala Dinas Perhubungan, Drs Bardin.

\"Kasihanlah Pak Wali gara-gara Kadis Perhubungan, dia yang dapat celakanya nanti. Saya juga minta Komisi II untuk tegas rekomendasikan, ganti apa susahnya,\" tandas Tarmizi.

Sementara itu, Anggota Komisi II, M Awaludin mengakui bahwa sikap dari Dinas Perhubungan sangat mengecewakan.

Dan ia mengingatkan kepada Pemkot bahwa undangan atau panggilan dari DPRD itu merupakan aspirasi dari masyarakat, maka jangan sampai disepelekan terlebih lagi yang diundang tersebut adalah dinas teknis.

\"Kita minta walikota agar memberikan pembinaan khususnya Dinas Perhubungan karena ini bukan yang pertama ketidakhadiran tanpa kejelasannya apa. Contohnya hearing ini sudah kita jadwalkan berapa kali dan tapi sudah coba kita hubungi tetapi tidak ada respon,\" pungkasnya. (805)

Sumber: