29 Desa Ini Bisa Hambat DD 2017
![29 Desa Ini Bisa Hambat DD 2017](https://bengkuluekspress.disway.id/upload/2016/12/large-4aset-administrasi-ekonomi.jpg)
TUBEI, Bengkulu Ekspress - Hingga saat ini masih terdapat desa di Kabupaten Lebong yang belum melaporkan pertangungjawaban penggunaan anggaran Desa tahun 2016 lalu. Tercatat masih terdapat 3 desa yang belum menyampaikan realisasi ADD dan DD tahun 2016 serta 22 desa belum sama sekali melaporkan pengelolaan keuangan desa melalui sistem keuangan desa (simkeudes). Juga terdapat 4 desa yang mengalami masalah terkait surat perintah pencairan (SPP).
\"Belum dilaporkannya pengelolaan keuangan Desa melalui simkeudes tentunya akan berdampak pada pengajuan persyaratan administrasi awal untuk pemindahan DD dari pusat ke rekening daerah,\" ujar Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) Kabupaten Lebong, Reko Haryanto SSos MSi.
Ditambahkannya, 3 desa yang belum sama sekali menyampaikan pertanggungjawaban realisasi ADD dan DD tahun 2016 adalah desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang, Desa Embong Uram I Kecamatan Uram Jaya dan desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis. Ketiganya diminta untuk segera menyempaikan laporan sesegera mungkin.
Sementara, lanjut Reko, 4 desa yang mengalami permasalahan sistem aplikasi keuangan yaitu Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya, Desa Talang Bunut Kecamatan Amen, Sebelat Ulu Kecamatan Pinang Belapis dan Desa Belau Kecamatan Lebong Atas.
\"Kita sudah memberitahukan ke kecamatan terkait masalah ini dan menindaklanjuti permasalahan SPP tersebut. Kita sesegera mungkin konsultasi ke BPKP untuk mendapat petunjuk lebih lanjut,\" ungkap Reko.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Wuwun Mirza SE MT menyampaikan, April mendatang DD sudah ditransfer ke rekening daerah. Dengan catatan, sudah menyampaikan laporan tahap ke dua realisasi DD tahun 2016.
\"Jika masih ada satu desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban DD tahun 2016, maka tidak hanya satu desa yang akan terhambat untuk proses DD tahun 2017, namun terhambat untuk satu kabupaten. Maka dari itu, kita menyarankan bagi desa yang mengalami kesulitan dalam membuat laporan bisa dibantu pihak terkait,\" demikian Wuwun.(777)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: