204 PNS Nikmati Jamkesmas

BINTUHAN,BE- Setelah ditelesuri penetapan penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) semakin jelas. Jamkesmas yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat miskin ini, ternyata diduga banyak mengalami salah sasaran. Bahkan warga yang sudah seharusnya tidak menerima didapati menerima Jamkesmas.

Hal ini diketahui terjadi di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan, sebanyak 1.400 Jamkesmas dibagikan kepada warga Desa Kepala Pasar.  \"Kita sudah melakukan pendataan saat membagikan jamkesmas ternyata salah sasaran tersebut, karena banyak warga yang  miskin yang tidak menerima Jamkesmas. Tapi dari 204 ada yng menerima PNS,\" ujar kades Kepala Pasar Sulaiman,  kemarin.

Dari total 1.400 warga ada sekitar 204 diantara penerima Jamkesmas merupakan warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sangat disayangkan mengingat PNS juga sudah memikliki Jaminan Asuransi Kesehatan (Askes) dari pemerintah. Bahkan masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan jamkesmas. Pihaknya meminta Dinas Kesehatan untuk mecermati kembali dalam melakukan pendataan.

\" Padahal kalangan PNS sebanyak 204 orang yang mendapatkan Jamkesmas di Desa Kepala Pasar itu tidak berhak sebagai penerima. Karena sudah memiliki Askes. Jelas hal ini pihaknya akan melakukan protes menyikapi persoalan tersebut. Kita minta Dinkes untuk mengecek ulang, kenapa kok seperti ini. Apakah program Jamkesmas untuk PNS,\" jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Marlena didampingi Kabid Upaya Kesehatan Herman Juliagus AMd Kep mengatakan pendataan terhadap penerima Jamkesmas dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kaur.

Data tersebut kemudian diserahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Namun pihaknya sudah melakukan pendataan sendiri namun data yang diserahkan kepada Kementerian Kesehatan itu ditdak dipakai. Kemenkes memilih data dari BPS. \"Kita sudah mendapatkn data dari pusat penerima Jamkesmas turun dari 83.116 jiwa menjadi 40.983 jiwa, namun kita tidak mengetahui jika ada PNS yang mendapatkanya,\" jelasnya.

Pihaknya akan melakukan pendataan ulang. Jikapun PNS yang mendapatkanya akan dicabut, kemudian akan diusulkan kepada pusat untuk diperbaiki. \"Kita akan cek nantinya, bukan hanya di Kepala Pasar namun semua desa kemungkinan lebih PNS yang mendapatkan jamkesmas,\" jelasnya.(823)

Sumber: