Sudah 3 Kali Bupati Surati Ditjen Hubla, Terkait Transportasi Enggano

 

ARGA MAKMUR, Bengkulu Ekspress - Bupati Bengkulu Utara (BU), Ir. Mian mengaku telah 3 kali menyurati Kementerian Perbuhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla). Hal ini dalam rangka mencari solusi mengenai kendala transportasi Bengkulu-Pulau Enggano. Namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak pusat.

\'\'Sudah 3 kali saya kirim surat kepada Dirjen Laut Kementerian Perhubungan. Tapi belum ada jawaban pasti,\'\' ujar bupati kepada Bengkulu Ekspress (BE) saat ditemui di gedung DPRD Bengkulu Utara, kemarin (14/2).

Untuk itu, Bupati Bengkulu Utara Ir Mian juga telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH. Sehingga dapat diambil langkah-langkah percepatan pengadaan transportasi tersebut. Salah satu solusinya, akan menggunakan kapal militer milik TNI Angkatan Laut. Sehingga dapat mengatasi solusi yang terjadi saat ini.

\'\'Kepada Pak Gubernur kita juga sudah koordinasikan. Karena jika kapal pengganti dari ASDP juga tak kunjung tiba, maka terpaksa menggunakan kapal TNI AL. Dan kewenangan koordinasi peminjaman itu melalui Pak Gubernur,\'\' ungkapnya.

Bupati juga mengaku langkah percepatan untuk solusi pasti bagi masyarakat Pulau Enggano tengah diupayakan. Ini mengingat mulai terjadinya krisis bahan pangan dan Sembako yang dialami masyarakat Enggano. Ia berjanji sebagai perwakilan pemerintah daerah, segera menyelesaikan persoalan yang terjadi.

\'\'Kita sangat memahami keadaan masyarakat Enggano saat ini. Kita akan percepat agar ada kapal yang segera menggantikan kapal sebelumnya yang tengah mengalami kendala,\'\' terangnya.

Bupati juga mengakui saat ini Kapal Feri Pulo Telo dari PT ASDP Bengkulu tengah docking di Jakarta. Sedangkan permintaan kapal perintis sebagai pengganti, belum mendapatkan kejelasan dari pihak pusat. Namun, menurutnya dalam waktu dekat ini akan ada solusi penyeberangan ke Pulau Enggano tersebut.

\'\'InsyaAllah dalam waktu dekat ini akan ada solusinya. Karena kita juga rasakan kendala yang dialami oleh masyarakat Pulau Enggano,\'\' tuturnya.

Kepala Desa (Kades) Malakoni Kecamatan Enggano Tedy Sunardi Kaharubi menyebutkan setiap kapal yang masuk ke Enggano, minimal transaksi yang terjadi Rp 60 juta. Sedangkan saat ini, sudah lebih dari 10 hari tak ada kapal yang berlabuh. Sehingga dapat ditafsir kerugian lebih dari Rp 200 juta. (816)

Sumber: