Mahasiswa UMB Sesalkan Rektor

Khairil Diminta Maju Pilwakot

BENGKULU, BE – Pernyataan Dr Khairil selaku Rektor UMB (Universitas Muhammadiyah Bengkulu) terkait persoalan politik di sejumlah media belakangan ini mendapat tanggapan serius dari banyak kalangan, termasuk mahasiswanya sendiri di UMB. Khairil dinilai kebablasan dan terjerumus pada politik praktis. Supaya klop, Khairil diminta untuk mencalonkan diri menjadi walikota.“Pernyataan beliau sebagai rektor yang mengarahkan dukungan pada kandidat tertentu sangat kami sesalkan. Sebagai rektor, sebaiknya beliau bersikap independen seperti rektor-rektor lain yang bijak. Sebagai PNS, beliau juga tidak memberi contoh yang baik. Kami malu dengan ulah rektor seperti itu,” kata Ra dan Jo, mahasiswa UMB tingkat akhir.

Menurut Ra, kalau memang Khairil memiliki konsep yang jitu untuk membangun kota, alangkah baiknya jika beliau saja langsung yang mencalon walikota. “Beliau saja lah yang nyalon. Kalau sekarang beliau seperti sudah mendapatkan sesuatu dari salah satu calon walikota,” tandas pemuda asal Pendopo, Sumsel, yang mengaku selalu Golput di tiap pemilihan, itu.Sementara Jo justru menyarankan agar rektor mereka fokus pada pengembangan universitas saja. Supaya UMB semakin kompetitif ke depannya. Termasuk menjalankan transparansi keuangan universitas. “Daripada sibuk ke urusan luar, lebih baik pak Rektor fokus di dalam dulu. Benahi kekurangan di sana-sini. Termasuk memperjelas anggaran yang ada di UMB. Pemasukan dan pengeluaran UMB ini harus diumumkan ke publik karena UMB ini milik publik. Kalau semua sudah beres dan UMB sudah menjadi yang terbaik, maka bagus sekali jika beliau maju mencalon sebagai Walikota, Gubernur atau Presiden,” saran mahasiswa yang tinggal di Sukamerindu ini.Selain itu, soal pernyataan Khairil bahwa APBD Kota tidak prorakyat karena habis untuk belanja pegawai justru menjadi kontradiktif. Sebab, APBD Kota nyatanya prorakyat, dan pegawai negeri juga bagian dari rakyat. Khairil diminta membuka cakrawala berpikirnya yang dinilai kerdil. Hal ini dikemukakan Plh Sekkot, Muryadi. “Perlu diketahui oleh pak Khairil, bahwa PNS juga rakyat. Kalau APBD juga terserap untuk belanja pegawai, maka memang seharusnya demikian. Apa Pemda Kota harus memotong gaji, kegiatan dan operasional pegawai? Kan tidak mungkin. Lebih baik beliau mempelajari dulu APBD Kota sebelum berkoar-koar,” ungkap Muryadi.(adv)

Sumber: