Tidak Benar APBD Kota Tidak Pro Rakyat

BENGKULU, BE - Menilik statement yang diungkapkan Rektor UMB DR Khairil MPd mengenai APBD Kota Bengkulu tidak pro rakyat (13/4), dianggap Kepala Bappeda Kota DR Fitriani tidak benar. Kepala Bappeda Kota melalui Kabag Humas Pemkot Suryawan Halusi SSos MSi justru balik mempertanyakan dasar Rektor UMB DR Khairil MPd yang mengatakan APBD Kota belum pro rakyat. “Kita bertanya kepada beliau apakah beliau sudah mendalami struktur APBD Kota? Apakah betul klaim bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap APBD sudah representatif? Apalagi indikator yang diangkat belum berdasarkan pada data-data autentik yang komprehensif. Sehingga konklusi yang muncul diragukan kebenarannya,” kata Kepala Bappeda Kota DR Fitriani melalui Kabag Humas Pemkot Suryawan Halusi SSos MSi.

Di tengah keterbatasan APBD Kota, lanjut Kabag Humas, pemerintah kota di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terus selalu dan berupaya untuk melakukan inovasi agar APBD selalu pro rakyat, pro job, pro poor, dan pro growth untuk kepentingan masyarakat Kota Bengkulu. “Dari keseluruhan item-item yang terakomodir, justru banyak memuat item-item kegiatan yang mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat. Terutama kepada masyarakat menengah ke bawah. Namun begitu, masyarakat yang menengah ke atas juga diakomodir dengan pendekatan yang berbeda, dalam struktur APBD yang dimaksud. “Tidak benar bahwa APBD Kota tidak pro rakyat. Semua program yang terangkum dalam Tiga Pilar Pembangunan Kota Bengkulu semuanya sangat berpihak kepada rakyat, begitu juga keperuntukkan APBD,” tegas Kabag Humas Pemkot Suryawan Halusi, SSos, MSi. Dirinya juga menerangkan, terkait soal jalan hampir semua jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot sudah dihotmix. “Silakan Pak Khairil berkeliling sendiri, semua jalan yang menjadi tanggung jawab Pemda Kota hampir seluruh sudah di hotmix, dan mudah-mudahan yang belum diperbaiki tahun ini akan diselesaikan. Begitu juga dengan pelayanan PDAM dan pelayanan umum lainnya. Kita menyadari bahwa di sana – sini masih perlu dilakukan peningkatan, seiring dengan semakin meningkatkanya kinerja aparat Pemerintah Kota Bengkulu yang selalu berupaya untuk melayani kepentingan masyarakat Kota Bengkulu, “ ujarnya.

Kabag Humas juga menjelaskan bahwa APBD sudah sangat jelas diperuntukkan untuk rakyat, pengakuan tersebut bukan hanya sebatas perkataan saja, justru sudah diakui oleh lembaga dunia. “Kementerian Keuangan Republik Indonesia bekerjasama dengan lembaga bank dunia ADB (Asian Development Bank) telah memberikan pengakuan kepada Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, SH, MH atas keberhasilannya dalam memimpin Kota Bengkulu yang memiliki tata kelola keuangan, ketepatan pengambilan kebijakan serta arah pembangunan desentralisasi yang pro rakyat. Penghargaan sertifikat ini hanya diraih oleh 16 gubernur , 17 walikota, dan 15 bupati se Indonesia, secara langsung di Hotel Borobudur Jakarta pada 13-14 September 2011 lalu yang ditandatangani oleh Direktur General of Fiscal Balance, Marwanto Harjowiryono. Jadi tidak benar jika APBD kita tidak pro rakyat,” papar Kabag Humas Suryawan Halusi, S. Sos, M. Si.

Dirinya juga mengatakan, jika lembaga nasional dan internasional sudah mengakui, jadi untuk apalagi ada yang mengatakan APBD Kota tidak pro terhadap rakyat. “Kementerian Keuangan RI dan ADB (Asian Development Bank) saja sudah mengakui bahwa Walikota sangat pro rakyat, jadi tidak benar bila ada yang menganggap bahwa APBD selama ini tidak untuk rakyat,” kata Kabag Humas Suryawan Halusi. Dirinya juga menjelaskan bahwa Walikota Bengkulu terus melakukan berbagai inovasi untuk semakin memaksimalkan pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat bersama. “Data yang kami peroleh dari Bappeda Kota Bengkulu, terdapat 19 inovasi yang terus kami kembangkan yaitu 1. Pendidikan Gratis bagi siswa SD, SMP, SMA dan SMK Negeri, serta subsidi bagi sekolah swasta di Kota Bengkulu. 2. Pelayanan Kesehatan Gratis bagi seluruh warga kota di seluruh Puskesmas di Kota Bengkulu. 3. Terbentuknya Koperasi Perempuan yang berbasis majelis taklim dan masjid di seluruh kelurahan di Kota Bengkulu. 4. Memiliki Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Pelayanan Satu Atap) untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Bengkulu. 5.Pembuatan HO Gratis (Tahun Pertama) bagi pengusaha baru yang ingin mendirikan usaha di Kota Bengkulu. 6. Memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin di Kota Bengkulu melalui Program Jamkeskot. 7. Memberikan bantuan uang transport dan tabungan awal bagi Da’i se- Kota Bengkulu. 8. Memberikan bantuan uang transport bagi anak yatim se- Kota Bengkulu. 9. Memberikan bantuan perbaikan gizi untuk Lansia se- Kota Bengkulu. 10. Memberikan bantuan operasional masjid di Kota Bengkulu. 11. Memberikan beasiswa bagi pelajar Kota Bengkulu yang berprestasi. 12. Pembuatan HO Gratis yang ingin berusaha di Kota Bengkulu. 13. Pembuatan Akte Kelahiran Gratis. 14. Pemberian Santunan Fardhu Kifayah untuk warga Kota Bengkulu yang meninggal dunia. 15. Mempermudah proses bagi para Investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Bengkulu. 16. Pembangunan jalan lingkungan dan hotmiknisasi jalan dalam Kota. 17. Bantuan pemasangan sambungan listrik gratis bagi warga Kota Bengkulu yang tidak mampu. 18. Pembentukan Koperasi Pemuda. 19. Pembangunan Balai Adat Kota Bengkulu, 20. Beasiswa yang diperluas dari SD sampai Perguruan Tinggi melalui program gerebek anak pintar, 21.Bantaun jaringan pipa air minum dan listrik bagi pengembang rumah sangat sederhana, 22. Perbaikan lingkungan kumuh berbasis kawasan, 23. Pasar Percontohan Nasional Panorama,” papar Kabag Humas Suryawan Halusi.

Di akhir wawancara, Kabag Humas mengharapkan kepada semua pihak, sebelum berstatement yang akan dikonsumsi publik, lebih mengedepankan rasionalitas dan kaidah-kaidah objektifitas. “Sebelum berstatement kita harus mengedepankan kaidah objektifitas sehingga tercipta harmonisasi komunikasi dari semua elemen masyarakat demi kebaikan kita bersama ke depan. Wallahualam Bisawab,” ujar Kabag Humas. (400/hms/adv)

Sumber: