Usul Pemindahan Ibukota Cuma Dagangan Politik
Editor:
Rajman Azhar|
Jumat 18-01-2013,17:48 WIB
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf menilai pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta bukanlah solusi tepat mengatasi masalah di ibu kota. Menurutnya, justru langkah yang paling tepat adalah membenahi masalah Jakarta secara terkoordinasi, cepat, tepat dan komprehensif.
“Dari dulu hingga kini, gagalnya berbagai upaya mengatasi masalah Jakarta antara lain karena lemahnya koordinasi di internal pemerintahan sendiri,\" kata Maswadi Rauf, di Jakarta, Jumat (18/1).
Maswadi menambahkan, harusnya dalam penanganan berbagai persoalan di Jakarta bisa terkoordinasi dan melibatkan pihak di luar Pemda DKI seperti Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Pemda DKI dan Kementerian Perhubungan. \"Sayangnya koordinasi untuk membangun lemah dan yang kuat adalah koordinasi untuk korupsi. Kalau itu kita nomor satu,” tegasnya.
Sebagai etalase Republik Indonesia, lanjut Maswadi, Jakarta tidak akan mungkin bisa tergantikan karena punya faktor sejarah Jakarta yang cukup panjang. ”Jadi pemindahan ibukota dipikirkan nanti saja, sekarang itu bagaimana agar banjir dan macet saja dibenahi dengan serius,” sarannya.
Karenanya guru besar ilmu politik di UI itu menilai wacana pemindahan ibu kota hanya dagangan para politisi agar publik yakin seolah-olah perdialan di DKI bisa diselesaikan dengan pemindahan ibu kota. Padahal, lanjutnya, ide pemindahan ibu kota itu tak mungkin mampu mengatasi persoalan di Jakarta.
”Tapi yang mereka berikan itu harapan kosong seolah kalau pusat pemerintahan dipindahkan masalah selesai. Memangnya mau dikemanakan masyarakat Jakarta yang tinggal di sini? Mereka semua kan tidak mungkin pindah juga hanya karena pusat pemerintahannya pindah,” ujar dia.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, untuk pemindahan ibukota dari Jakarta perlu kajian mendalam. Menurutnya, saat ini momentum yang tepat untuk pemindahan ibukota. \"Saat ini menjadi momentum, Jakarta sudah semakin parah banjirnya dan kemacetan dimana-mana, tampaknya perlu dipikirkan,\" katanya, Jumat (18/1) saat dihubungi wartawan.
\"Harus ada studi yang mendalam dan komperhensif untuk menempatkan daerah-daerah baru yang bebas dari bencana,\" timpal politisi Partai Amanat Nasional itu.
Dijelaskan Hakam, Komisi II DPR sudah lama membahasan soal wacana pemindahan Ibukota ke provinsi lain yang dianggap startegis. \"Bahkan, lanjutnya sejak 2012 sudah diusulkan,\" ujarnya.
Kendati demikian, kata dia lagi, karena padatnya pekerjaan di Komisi II DPR membuat wacana itu menghilang lagi. Karenanya, lanjut Hakam, sekarang perlu dipikirkan dari sekarang kajian awal soal pemisahan pusat bisnis dengan pusat pemerintah.
\"Ini jelas membutuhkan keputusan pilitik yang kuat didukung pemangku kepentingan,\" paparnya. (boy/jpnn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
