Rekrutmen CPNS Segera Dibuka

Segera Siapkan Diri, Kuota Tidak Banyak

JAKARTA, BE - Ini ada kabar baik bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, masih ada peluang bagi pemerintah untuk merekrut CPNS dari jalur pelamar umum.

Menurut Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman, pemerintah saat ini sedang mengkaji peluang rekrutmen CPNS. Pertimbangan utamanya ada pada ketersediaan anggaran. \"Saat ini anggaran negara terbatas. Itu sebabnya, pemerintah benar-benar menghitung kebutuhan PNS dan anggaran yang tersedia,\" kata Herman kepada JPNN, Minggu (25/9).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memang hanya menyetujui pengangkatan CPNS formasi tertentu pada tahun ini. Namun, kata Herman, masih ada kesempatan bagi pelamar umum.

Hanya saja Herman belum bisa memastikan alokasi kursi yang tersedia untuk pengadaan PNS dari jalur pelamar umum. Dia hanya mengimbau mayarakat yang hendak mendaftar untuk mempersiapkan diri. \"Silakan menyiapkan diri sedari sekarang. Karena ada peluang rekrutmen CPNS jalur umum meski kuotanya tidak banyak,\" tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkap bahwa tidak semua formasi yang disetujui Presiden Joko Widodo diangkat menjadi PNS tahun ini. \"Karena beban fiskal, formasi CPNS yang disetujui presiden hanya beberapa. Keputusan ini diambil dalam ratas terakhir beberapa hari lalu,\" ungkap Bima, Minggu (25/9).

Adapun formasi yang mendapat persetujuan presiden adalah guru garis depan, bidan PTT, dokter PTT, perawat, penyuluh pertanian, tenaga penegak hukum, lulusan sekolah ikatan dinas, petugas pajak, dan jabatan sangat strategis lainnya.

Mengenai kapan rekrutmennya, menurut Bima, sebagian besar sudah melakukan rekrutmen dan lainnya masih berproses.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah mengeluarkan PermenPAN-RB No 12 Tahun 2016 tentang Formasi CPNS 2016. PermenPAN-RB inilah yang menjadi payung hukum pengangkatan formasi jabatan tertentu sesuai persetujuan Presiden Jokowi.

Terkait dengan bBeredarnya pengumuman rekrutmen CPNS 2016 di sejumlah portal membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) geram. Pasalnya, sudah beberapa kali KemenPAN-RB melaporkan pemilik portal nakal tapi kasus serupa masih terjadi. \"Kami imbau masyarakat tidak terkecoh dengan pengumuman adanya rekrutmen CPNS. Itu semuanya bohong!,\" tegas Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman.

Dia mengaku sudah melihat isi pengumuman tersebut. Pengumuman yang mengatasnamakan salah satu instansi bahkan menyebutkan rekrutmen dilakukan Oktober 2016 lengkap dengan websitenya. \"Ini pelakunya sudah profesional makanya dibuat seolah-olah asli,\" ucap Herman.

Sampai saat ini KemenPAN-RB belum mengumumkan secara resmi rekrutmen CPNS 2016. Itu sebabnya masyarakat diminta berhati-hati dengan tindakan penipuan yang kini semakin marak. \"Seluruh proses rekrutmen CPNS akan kami umumkan resmi di portal KemenPAN-RB dan BKN. Jadi bagi calon pelamar silakan cek di dua portal itu saja. Karena penyelenggarannya adalah dua instansi ini,\" tegasnya.

Honorer Bakal Diputus Kontrak

Sementara itu, menjelang akhir tahun 2016 pemerintah Kota Bengkulu tengah melakukan evaluasi untuk dilakukan rasionalisasi terhadap pegawai yang bekerja sebagai tenaga kontrak/honorer. Dampak dari evaluasi ini diprediksi ratusan honorer yang tersebar di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) tersebut terancam diputus kontrak per 31 Desember mendatang.

\"Kita sekarang sedang mengevaluasi tenaga kontrak di SKPD-SKPD untuk tidak kita perpanjang lagi kontrak kerjanya di tahun 2017 mendatang,\" kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu, Bujang Hr.

Dijelaskan Bujang, pihaknya melakukan evaluasi terkhusus SKPD yang selama ini melakukan pengangkatan tenaga kontrak tidak sesuai prosedur yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Kemudian, pengangkatan tenaga kontrak yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan di SKPD itu sendiri. Dalam hal ini pihaknya juga menyoroti ratusan tenaga kontrak yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena sudah melebihi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. \"Terutama yang di Satpol PP yang kemarin tidak dianggarkan di APBD, tetapi masih bekerja dan itu yang sudah pasti ratusan orang harus tidak kita perpanjang lagi kontraknya,\" jelasnya.

Untuk diketahui saat ini jumlah tenaga kontrak dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu sekitar 2000an orang. Dan dari rasionalisasi tersebut pihak BKD akan menghapuskan sekitar 40 persen dari jumlah yang ada.

\"Hal ini juga termasuk dampak dari pemangkasan anggaran di SKPD masing-masing dan juga di sekretariat sendiri,\" tukas Bujang.

Sekretaris daerah Kota Bengkulu, Marjon MPd membenarkan bahwa hal ini memang sudah direncanakan sejak tahun lalu, karena rasionalisasi tenaga kontrak ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan APBD kota. Dan pihaknya juga memastikan tidak ada uang pesangon atau sebagainya bagi pegawai yang sudah diputuskan kontraknya.

\" Sejak awal memang sudah dirasionalisasi, dan memang per 31 Desember tenaga kontrak semuanya putus kontraknya. Jika dibutuhkan maka diangkat ulang sampai 1 tahun kedepan. Ketika ASNnya kurang maka disisi lain ada unit kerja membutuhkan baru kita angkat, contoh tenaga kesehatan, PNSnya kurang sementara kebutuhannya banyak maka kita ambil dari tenaga kontrak itu,\" papar Marjon. (805/esy/jpnn)

Sumber: