Mutasi Pemkot Belum Berakhir

BENGKULU, BE - Mutasi pejabat di lingkungan pemerintah kota Bengkulu diera kepemimpinan Drs H Sumardi MM belum berakhir. Seperti kemarin (11/1), mutasi pejabat eselon IV pun terus berlangsung. Namun anehnya, mutasi terhadap pejabat eselon III dan IV ini bukan dipimpin langsung oleh Penjabat Walikota seperti sebelumnya, melainkan dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang diambil sumpah oleh Kepala SKPD masing-masing.

Pagi kemarin sekitar pukul 07.30 WIB Kepala Bappeda Kota Bengkulu Dr Fitriani Badar, mengambil sumpah 2 orang bawahannya, Rosni Julianti dari Kasubag Umum BKD dimutasi menjadi Kasubag Kepegawaian Bappeda, sebaliknya Monica SSos MM sebelumnya sebagai Kasubag Kepegawaian Bappeda menjadi Kasubag Umum di BKD.

Informasi terhimpun, mutasi serupa juga terjadi di beberapa SKPD yang jumlah pejabat terkena mutasi mencapai ratusan orang. Mendapati kenyataan mutasi secara diam-diam tersebut, muncul praduga negatif dari sejumlah kalangan, salah satunya anggota DPRD Kota Bengkulu. Anggota dewan menilai tindakan Sumardi tersebut diduga telah terjadi jual beli jabatan, mengingat jabatan Sumardi hanya tinggal beberapa hari lagi.

“Tidak berlebihan jika masyarakat menduga bahwa mutasi yang dilakukan Sumardi semata-mata melakukan mutasi hanya untuk mencari uang, saya rasa wajar-wajar saja penilaian masyarakat seperti itu, karena kenyataannya memang mutasi ini tidak profesional lagi,\" kritik Ketua DPC Hanura ini.

Selain itu, ia juga sangat menyayangkan sikap Sumardi yang terkesan buas memutasi pejabat kota, padahal mutasi seyogyanya hanya mengisi kebutuhan bukan malah menjadi ajang \"proyek\".

\"Banyak PNS dan pejabat yang kecewa, saya pikir ini cara yang tidak tepat dilakukan oleh seorang Penjabat Walikota. Kalau mau melakukan mutasi mengapa tidak dipusatkan disuatu tempat seperti yang dilakukan sebelumnya, kalau dilakukan di SKPD masing-masing seperti ini, artinya sudah ada deal-deal sebelumnya,\" ujarnya menganalisa.

Dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu, Drs Bujang HR mengatakan bahwa mutasi sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak ada istilah mutasi dilakukan secara diam-diam. “Mutasi yang dilakukan sudah sesuai prosedur dan diketahui oleh Baperjakat. Memang beberapa pejabat eselon IV yang dimutasi itu pelantikannya dilakukan atas perintah Penjabat Walikota yang dilakukan oleh Kepala SKPD masing-masing,\" katanya.

Disinggung soal dalam mutasi tersebut diduga adanya tarif atau upeti lainnya, Bujang membantah. Menurutnya, mutasi itu tidak dipungut biaya apapun, karena mutasi yang dilakukan sifatnya hanya untuk mengisi kekosongan jabatan, melakukan penyegaran serta adanya usulan dari pejabat berwenang.

“Tidak ada pungutan-pungutan. Kalau ada pungutan lapor dengan kami, karena hal itu sudah masuk ke tindak pidana yang harus ditindak tegas. Kami (BKD) selalu transparan terkait mutasi yang dilakukan selama ini,” paparnya.

Mengenai mutasi dilakukan di SKPD masing-masing, ia membenarkan hal tersebut sembari menjelaskan bahwa sudah menjadi kebijakan Penjabat Walikota Sumardi. \"Kalau itu kebijakan Pak Walikota, dan diperkirakan sampai besok (hari ini, red) masih ada pelantikan, tapi jumlah dan tempatnya saya tidak hafal,\" tandasnya. (400)

Sumber: