Dewan Bengkulu Tengah Minta Lelang Jabatan Objektif

BENTENG, BE - Pelaksanaan lelang jabatan tingkat eselon II di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) yang sedang berlangsung saat ini tak luput dari sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Benteng. Dewan meminta agar seluruh panitia hingga Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakuan penjaringan dan penunjukan pejabat secara objektif. Dalam artian, memilih Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memang berkompeten untuk mengisi 5 jabatan strategis yang kosong. Ketika dikonfirmasi BE, Anggota Komisi I DPRD Benteng, Ir Sucipto meminta, agar pemerintah segera mengisi jabatan yang masih kosong di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dibawah naungan Pemda Benteng agar pelaksanaan tugas di SKPD bisa lebih optimal. \"Kekosongan jabatan di beberapa SKPD ini hendaknya segera diisi. Sehingga pemimpin yang defnitif bisa mengarahkan bawahannya untuk bekerja dalam menjalankan roda pemerintahan,\'\' jelas Sucipto. Pelaksanaan lelang jabatan ini, diharapkan agar dapat menjaring pejabat yang berkualitas dan memiliki kemampuan managerial yang baik. \"Jadi tidak sembarangan yang mengisi jabatan. Sebab itu, seleksi atau lelang jabatan ini memang harus dilakukan secara ketat sehingga bisa mendapatkan orang pilihan yang memang berkemampuan serta sesuai dengan kebutuhan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan,\" tambahnya. Dia menambahkan, pemimpin SKPD yang baru hasil lelang jabatan nantinya diharapkan mampu membawa perubahan dan terobosan baru sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) mereka diposisi masing-masing. \"Dengan memilih pejabat yang tepat tentunya sangat menguntungkan Pemkab Benteng. Dengan adanya pejabat yang baru, pembangunan, kesejahtaraan rakyat serta kedisiplinan pegawai bisa lebih baik,\" demikian Sucipto. Posisi jabatan yang kosong dan sedang dilelang tersebut diantaranya, jabatan Seketaris Daerah Sekda), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP). (135)

Sumber: