Pemerintah Dituding tak Jujur Soal Data Kemiskinan

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon menegaskan pemerintah harus jujur soal kemiskinan di Indonesia. Hal itu dikatakan Fadli, Jumat (11/1), di Jakarta, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang optimis target penurunan angka kemiskinan 2013  tercapai yang ditempuh melalui peningkatan efektivitas belanja sosial.

\"Seharusnya, langkah awal yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah mengoreksi dengan jujur data kemiskinan,\" kata Fadli. Ia menambahkan, pemerintah sering melakukan akrobat data kemiskinan. Ketika standar internasional (PBB) menetapkan 2 dollar AS (Rp 18 ribu) per hari sebagai garis  kemiskinan, pemerintah dalam hal ini BPS justru hanya menggunakan standar Rp 7.800 rupiah. \"Lalu dengan standar ini, apakah orang yang hidup bahkan dengan Rp 10 ribu perhari, dapat dikategorisasikan tidak miskin?\" kata Fadli tak habis pikir. Ia mengatakan, jika standar BPS digunakan, angka kemiskinan berkisar 12 persen atau sekitar 30 juta jiwa. Tapi, kalau gunakan standar internasional, lebih 100 juta jiwa rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. \"Lebih dari 3 kali lipat data statistik BPS. Inilah akrobat data pemerintah yang seringkali rakyat tak ketahui,\" ungkap Fadli. Ia mengatakan, perbedaan standar ini  yang membuat seolah-olah secara statistik angka kemiskinan di Indonesia turun dan rendah. \"Turunnya angka kemiskinan yang ada bisa jadi bukan karena suksesnya kebijakan pemerintah, melainkan karena rendahnya standar garis kemiskinan. Seharusnya Rp 18 ribu tapi yang dipakai standarnya hanya Rp 7 ribu per hari,\" paparnya. Dia mengungkapkan, peningkatan efektifitas belanja sosial  memang harus dilakukan sejak lama. Apalagi alokasi belanja sosial sangat berpotensi diselewengkan dan sedikit yang tersalurkan pada rakyat kecil.  \"Barangkali pemerintah juga tahu bahwa potensi perburuan rente (rent seeking) di belanja sosial ini cukup besar. Apalagi menjelang Pemilu.  Jadi, ini bukanlah terobosan,\" kritiknya. Menurutnya, pemerintah harus berani mengoreksi data kemiskinan dengan menggunakan standar internasional Rp18 ribu per hari bukan Rp7ribu perhari. \"Keberanian untuk jujur  memotret fenomena kemiskinan, adalah salah satu langkah penting untuk menangani masalah kemiskinan,\" pungkasnya. (boy/jpnn)