Gubernur dan Bupati Benteng Raih Penghargaan

Pengelolaan Keuangan Transparan dan Akuntabel JAKARTA, BE - Pemerintah memberikan penghargaan kepada 287 Laoran Keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan ini terdiri dari 62 LK Kementerian/Lembaga (K/L), 26 LK Pemerintah Provinsi, 149 Lk Pemerintah Kabupaten dan 50 LK Pemerintah Kota. Di Provinsi Bengkulu sendiri Pemprov dan Pemkab Bengkulu Tengah ikut mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan diserahkan langsung kepada Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah dan Bupati Benteng H Ferry Ramli SH MH. Dalam laporannya, Menkeu mengatakan bahwa opini LK 2014 mengalami banyak peningkatan. \"Disclaimer menurun secara signifikan di K/L. Sementara opini wajar di Pemerintah Daerah menunjukkan peningkatan,\" jelasnya saat acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, di Aula Dhanapala, Jakarta pada Jumat (02/10). Ia pun berharap Rakernas ini dapat meningkatkan komitmen para pengelola keuangan negara, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel melalui implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual. Kata dia, penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 menjadi penyusunan laporan keuangan terakhir yang menggunakan basis akuntansi Kas Menuju Akrual atau Cash Toward Accrual. Untuk Tahun 2015, Laporan Keuangan pemerintah sudah diwajibkan menggunakan basis Akrual. Dengan peningkatan opini WTP di banyak Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah baik Pusat maupun daerah ini, menurutnya, merupakan prestasi tersendiri untuk mendukung kesuksesan pelaporan akrual. \"Opini audit yang baik di era akuntansi kas menuju akrual ini, merupakan capaian berharga serta menjadi milestone dalam memasuki era baru akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual,\" kata dia. Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengelolaan keuangan. \"Pengelolaan keuangan negara yang baik adalah unsur untuk mencapai good governance. APBN yang meningkat menutut pengelolaan keuangan yang tertib,\" ujarnya. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini pun berharap untuk lembaga pemerintah yang belum mencapai WTP agar terus berupaya melakukan perbaikan. Ia juga menginstruksikan untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. \"Rakernas APK dapat menjadi momentum untuk bekerja keras guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah,\" tegasnya. Raker yang diadakan oleh Kemenkeu ini, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen pemrintah pusat untuk menumbuhkan sinergi para pengelola negara baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem keuangan negara yang berkualitas transparan dan akuntable. \"Pengelola keuangan yang baik adalah kunci utam penyelenggaraan yang baik, yaitu tata kelola baik good governent,\" ucapnya. Menurut Darmin, dengan besarnya nilai APBN dari tahun ke tahun menuntut pengelolaan yang tertib dan berorientasi hasil. Sehingga peyelenggara untuk mencapai pengelolaan transparan dan akuntable, lanjut dia, dilakukan penyusunan laporan pemerintah lebih berkualitas, handal dan aktual. \"Maka tema rakernas implementasi akutansi pemerintah berbasis akrual menjadi sangat relevan untuk membangun semangat bersama merumuskan startegi keuangan dengan rumusan baik di era baru pemerintahan. Sebagaimana telah disampaikan, capaian opini laporan keuangan Kementerian dan Lembaga sepanjang 2005-2014 saya apresiasi. KL dan pemda yang telah berhasil mencapai kualitas opini terbaik dalam laporan keuangan. Hendaknya terus dipertahankan,\" pungkasnya. Sementara itu Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah sebelumnya saat diwawancarai BE mengaku bersyukur atas keberhasilan semua pihak yang terlibat dalam Pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga mendapatkan opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut dimasa kepemimpinanya. \"Ini juga berkat kerjasama seluruh jajaran di Pemprov Bengkulu sehingga kita mendapatkan penghargaan dari Menteri,” ujarnya.   Kebanggaan Begitu juga dengan kinerja dan prestasi Pemerintah Kabupaten (Pemda) Bengkulu Tengah (Benteng). Ini setelah empat kali mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas predikat pengelolahan keuangan daerah. Bupati Bengkulu Tengah, H Ferry Ramli SH MH kembali mendapatkan penghargaan dari presiden RI untuk yang kelima kalinya. Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Benteng, H Budiman Efdy W SE SIP MSI, membenarkan adanya penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh menteri keuangan RI kepada bupati Benteng, dalam acara rapat kerja nasional akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2015. \"Dalam acara tadi pagi (kemarin,red), ada sebanyal 199 bupati dan walikota dari sebanyak 500 kabupaten dan kota yang meraih penghargaan WTP. Salah satunya adalah pak bupati,\" terang Budiman. Selanjutnya, diungkapkan Budiman, penghargaan ini merupakan salah satu kebanggaan yang tak terhingga dan wajar diperoleh Pemda Benteng. Menurutnya, hal tersebut diberikan bukan tanpa alasan, sebab pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola keuangan daerah agar semua dapat terserap maksimal demi pembangunan seutuhnya. \"Ini merupakan suatu kebanggaan atas kerja keras yang telah dilakukan selama ini. Sebab WTP merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan,\" tambahnya. Meski begitu, ditegaskan Budiman, penghargaan yang diterima secara berturut-turut, yakni sejak tahun 2011 lalu tersebut tentunya tak akan membuat kinerja dari Pemda melemah. Menurutnya, penghargaan yang diberikan akan terus dipertahankan dan dijadikan motivasi sehingga wilayah Benteng serta teta kelolanya pemerintahnya tak tercoreng. \"Kita akan terus bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan berharap dapat mempertahankan penghargaan ini dan jangan sampai menurun,\" tambahnya. tak hanya itu, dijelaskan Budiman, mempertahankan WTP ini pihaknya juga akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di kabupaten Benteng. \"Kita akan menjaga SDM yang dimiliki agar tetap berkulaitas, sebab itu kita akan berikan bimbingan teknologi (Bimtek) kepada setiap PNS untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selain itu, kita juga akan tetap memertahankan aset yang dimiliki agar selalu tertata rapi,\" demikian Budiman.(135)

Sumber: